JAKARTA, Teritorial.com – Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, mengatakan dari 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) berbasis kecamatan perbatasan yang akan dikelola pada tahun 2020-2024, rata-rata kecamatan perbatasan masih membutuhkan infrastruktur pembuka keterpencilan.
BNPP yang mempunyai tugas melayani Kementerian anggota BNPP untuk menyuplai data-data perencanaan pembangunan sudah memetakan kebutuhan di 222 Lokpri, dimana paling banyak kecamatan perbatasan masih membutuhkan infrastruktur pembuka keterpencilan.
“Kita sudah petakan 222 kecamatan perbatasan itu ada yang masuk dalam koridor pemerataan, pada koridor pemerataan rata-rata mereka ini masih membutuhkan infrastruktur pembuka keterpencilan. Meneruskan dan membangun infrastruktur layanan dasar, memperbaiki dan menyempurnakan puskesmasnya, menambah sekolah, meningkatkan pembangunan jalannya, mana yang jalan belum selesai (kita rekomendasikan untuk) diselesaikan, jembatan, pelabuhan,” kata Suhajar dalam acara Coffee Morning BNPP bersama awak media di Kantor BNPP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).
Sementara untuk kecamatan perbatasan yang masuk dalam kategori pertumbuhan, lanjut Suhajar bukan lagi infrastruktur pembuka keterpencilan yang dibutuhkan.
Suhajar menjelaskan di tahap ini yang dibutuhkan adalah pembangunan yang fokus pada potensi ekonomi,agar kehidupan masyarakat perbatasan dapat berubah menjadi lebih baik.
“Pada kecamatan-kecamatan yang masuk pada koridor pertumbuhan dimana infrastruktur pembuka keterpencilan sudah tertangani dengan baik, maka melengkapi infrastruktur pelayanan dasar dan mulai membangun potensi ekonomi agar kehidupan di sana lebih baik,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Suhajar mengatakan, BNPP akan menggelar pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (16/3/2020) hingga Selasa (17/3/2020).
Acara akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md selaku ketua Dewan Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian selaku kepala BNPP.
“Di sana pak menkopolhukam dan pak mendagri akan mengumumkan bahwa presiden (Presiden Joko Widodo) concern terhadap batas negara dan tahun 2020 nanti diumumkan anggaran yang digelontorkan di seluruh batas negara sekian,” katanya.
“Ini adalah bagian dari pengumuman kepada publik sesuai dengan arahan presiden untuk membangun dari pinggiran. Betul dilaksanakan dan anggarannya memang ada setiap tahun, maka tahun 2020 kita launching di sana,” lanjutnya.
Dalam acara nanti juga akan diresmikan sejumlah fasilitas publik, mulai dari pelabuhan, sekolah, puskesmas hingga gudang penyimpanan. Semua itu, menurut Suhajar, merupakan bukti komitmen kepala negara membangun daerah perbatasan.
“Gerbangdutas itu hanya sample di satu tempat. Tiap tahun kita berpindah. Tahun lalu di Morotai tahun sebelumnya di Merauke pernah di Natuna dan seterusnya. Tahun depan kita atur lagi,” katanya
