Banda Aceh, Teritorial.Com – Pembangunan infrastruktur jalan tol pertama di DI Aceh mengalami kendala yang cukup serius, tidak hanya masalah mengenai pembebasan lahan, namun lahan yang akan dibebaskan nantinya masuk dalam lahan markas TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang masih dalam kepemilikan status oleh Lanud Sultan Iskandar Muda.
Mengenai hal tersebut, Kementerian PUPR menggelar pertemuan dengan dengan sejumlah petinggi Lanud Sultan Iskandar Muda, di Blang Bintang, Aceh Besar, Kamis (11/7/2019). Pertemuan dihadiri pihak terkait pembangunan jalan tol sepanjang 74 kilometer tersebut.
Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Tendi Hardianto, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sibanceh I Alfisyah, KTU PPK Sibanceh I Ashadi Muliadi, BPN Aceh Samsul Bahri dan pejabat Lanud Sultan Iskandar Muda. Setelah diamati bahwa rencana pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli beririsan dengan pembangunan Markas Batalyon Komando Paskhas.
Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Hendro Arief, mengatakan, pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh termasuk bagian dari proyek jalan tol Trans Sumatera. Pengerjaan jalan tol itu dimulai pada Desember 2018 lalu setelah Presiden RI Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama. “Sejauh ini program tersebut berjalan lancar, namun terdapat beberapa status lahan TNI AU yang digunakan sebagai ruas jalan tol,” kata Danlanud.
Tanah milik Lanud SIM di daerah di Jalan Blang Bintang-Krueng Raya di Desa Data Makmur, Aceh Besar seluas 45.000 M2, yang masuk dalam proyek pembangunan jalan tol yaitu seluas 4.147 M2. “Besar harapan kami, kedatangan bapak-bapak sekalian dapat menemukan solusi terbaik, karena tentunya kami mendukung program pemerintah dalam pembangunan jalan tol ini. Lahan tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung tugas pokok TNI AU yang rencana ke depannya dibangun Markas Batalyon Komando Paskhas,” ungkap Hendro.
Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Tendi Hardianto, mengungkapkan, pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan win-win solution dalam penggunaan tanah TNI AU untuk proyek pembangunan ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh. “Tentunya kita bersama-sama untuk mewujudkan program pemerintah dengan berkoordinasi secara prosedural dalam mengatasi permasalahan penggunaan tanah ini, dengan harapan tatap muka ini dapat memberikan masukan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan kedepannya,” jelasnya.
