Singapura, Teritorial.Com- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hadir pada perhelatan Asean Ministerial Conference ON Cybersecurity (AMCC) di Singapura. AMCC sendiri merupakan bagian dari Third Singapore International Cyber Week
Delegasi BSSN di Singapura sendiri dipimpin langsung oleh Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Pada kesempatan tersebut BSSN memberikan sejumlah pandangan terkait tata kelolah Cyber di ASEAN.
Direktorat Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Anton Setiyawan, mengatakan bahwa pandangan pertama ialah terkait dengan upaya membangun dan mewujudkan ranah siber yang trusted dan open.
“Hal itu termasuk apa yang menjadi isu terkini siber ASEAN dan antisipasi kejahatan siber di kawasan ASEAN,”ujar Anton saat dihubungi kemarin.
Anton menambahkan, pada kesempatan tersebut BSSN juga menyoroti isu tata kelola siber di ASEAN mengenai GAP kondisi internal yang cukup besar dalam hal teknologi dan sumber daya.
Hal itu, ungkap Anton, mencakup arah kebijakan hal – hal pertahanan dan keamanan antara negara anggota yang berbeda – beda.
“Selain itu ketimpangan sektor ekonomi dan infrasktruktur TIK juga sangat mempengaruhi pembangunan kapasitas Cyber Asean. Bahkan, Singapura pernah mencanangkan Cyber capacity sebagai upaya menjembatani GAP tersebut,” beber Anton.
Dengan kondisi demikian, Anton melanjutkan, bahwa BSSN memandang diperlukanya ‘norms and behaviors’ untuk mengatur tindak tanduk pemfaaatnya serta aspek bertanggung jawab dan beretika di ranah siber.
“Sangat penting untuk menghadapi tren berita hoax dan ujaran kebencian,” papar Anton.
BSSN, lanjut Anton, juga mengusulkan agar masyarakat Asean dapat diberikan edukasi dan literasi cyber. Program tersebut harus menjadi kampanye bersama atas nama ASEAN untuk menumbuhkankembangkan kesadaran informasi yang bertanggung jawab dan beretika.
Indonesia, ungkap Anton, juga menyarankan kepada ASEAN untuk mewujudkan open – responsible di ranah cyber dalam 3 strong point antara lain ialah mendorong sinergitas regulasi ranah siber anggota ASEAN.
Lalu juga menginisiasi pemanfaatan teknologi informasi dan internet yang terbuka dan bertanggung jawab sesusai kapasitas internal masing- masing negara.
“Kita juga mendorong intensitas program penguatan sumber daya manusia di ranah siber negara ASEAN,” imbuh Anton.
Anton mengungkapkan, BSSN juga menganjurkan pelatihan teknis (cyber exercise) bersama negara anggota ASEAN sebaiknya dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kapabilitas SDM masing – masing negara.
Utamanya, kata Anton, terkait dengan respon insiden malware analysis dan Cyber policy Marking.
“Terkait antisipasi kejahatan siber kawasan ASEAN, Indonesia berharap forum somtc nanti di Putrajaya Malaysia dapat memberikan hasil strategis dalam menangani kejahatan siber,” tukas Anton.
Indonesia sendiri, beber Anton, juga menginisiasi dan menawarkan ide untuk penyusunan whitepaper keamanan siber Asean dengan menutup sementara intervensi negara di luar Asean dalam penyusunan cyber security startegi termasuk didalamnya memuat penanganan cyber crime dan konteks lainya.
“Karena kita selalu berkomitmen untuk mewujudkan ranah siber ASEAN yang trusted and open dan menjunjung nilai bertanggung jawab dan beretika. Untuk itu komitmen, peran dan kontribusi negara anggota lainya sangat diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi digital dan stabilitas keamanan kawasan,” pungkas Anton.
