Atena, Teritorial.Com – Program medernisasi alutsista yang dilakukan oleh pemerintah Turki yang salah satunya adalah akuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Rusia dianggap bermasalah bagi stabilitas keamanan kawasan di Eropa. Jika sebelumnya Amerika Serikat (AS) dan sekutunya yang ketir-ketir terhadap manuver poliitk Ankara, kini Yunani mulai menyuarakan hal tersebut sebagai bentuk tindakan acanaman terhadap stabilitas keamanan Eropa.
Kekhawatiran itu disampaikan Menteri Pertahanan Nasional Yunani Evangelos Apostolakis pada konferensi US Institute for Peace di Washington hari Kamis. Meski sama-sama anggota NATO, Turki dan Yunani kerap berseteru terkait sengketa wilayah perbatasan. Beberapa kali jet tempur Ankara terbang di dekat wilayah Yunani dan para pejabat Turki kerap mengumbar ancaman terhadap Athena.
Baginya kini Turki sama halnya dengan ancaman dalam lingkup NATO sendiri, politik luar negeri pengecualian yang dimainkan Ankara, membuatnya kini seolah menjelma sebagai raksaksa Eropa baru terlebih dengan kepemilikan S-400 yang dipadukan dengan sistem pertahanan udara dengan mengupgrade (Jet tempur) F-35 buatan AS. “F-35 dan S-400 benar-benar mengubah kekuatan di area, dari pihak Turki menempatkan sistem pertahanan udara di daerah dalam situasi yang berbeda,” kata Apostolakis seperti dikutip Sputnik, Jumat (7/6/2019).
Pada Desember 2017, Moskow dan Ankara menandatangani kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal S-400. Rencananya, pengiriman perdana senjata pertahanan itu dilakukan bulan Juni ini. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO-nya mengkritik kerja sama militer Turki dengan Rusia, dengan mengatakan sistem pertahanan udara S-400 menghadirkan kekhawatiran keamanan karena ketidakcocokannya dengan yang digunakan NATO.
Turki adalah salah satu peserta dalam program jet tempur siluman F-35 AS. Amerika Serikat telah mengancam Turki dengan sanksi atas kenekatannya mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 dan berulang kali mengatakan akan menunda atau bahkan membatalkan penjualan pesawat F-35 ke Turki. Namun, para pejabat Turki mengatakan bahwa membeli peralatan militer adalah hak berdaulat dan telah mengesampingkan kemungkinan untuk membatalkan kesepakatan pembelian senjata pertahanan buatan Rusia tersebut.
