New York, Teritorial.Com- Pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kaget ketika mendengar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berniat latihan gabungan dengan militer Cina. Wacana itu disebutkan Prabowo bertemu Menhan Cina Wei Fenghe pada pekan lalu. Berdasarkan laporan Xinhua, menhan kedua negara setuju untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.
Indonesia berminat untuk memperkuat kerja sama dengan pihak Cina pada bidang-bidang seperti pertukaran kunjungan, latihan gabungan, dan perlengkapan teknologi untuk mempromosikan pengembangan hubungan yang berkelanjutan antara dua angkatan bersenjata,” ujar Menhan Prabowo seperti dikutip media Cina.
Pejabat tinggi Kemlu AS terkejut dan mengaku belum mendengar kabar tersebut. David R. Stilwell, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Biro Asia Timur dan Asia Pasifik dalam telekonferensi Selasa (15/9/2020) berkata tidak keberatan apabila kerja sama militer antara Indonesia dan Cina bisa mendukung perdamaian. Namun, ia mengingatkan Cina punya track record yang buruk perihal menghormati kedaulatan negara lain.
Dua contoh yang disebut Stilwell adalah kelakuan “bullying” Cina di Laut Cina Selatan dan Vietnam. Stilwell juga menyinggung retorika ASEAN yang mengaku ingin netral dalam isu AS-Cina. Ia berkata justru Cina yang kerap meminta keberpihakan ke negara-negara ASEAN. “Kami sering mendengar dari sahabat-sahabat ASEAN tentang keinginan agar mereka tak dibuat memilih (antara AS dan Cina), dan saya pikir AS tak pernah memaksa pilihan,” ujar Stilwell.
Prabowo Tegaskan Tidak Terlibat Aliansi Militer dalam Konflik LCS
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Indonesia tak akan terlibat dengan aliansi militer dan konflik di Laut China Selatan (LCS) maupun menjadi negara proxy dalam kondisi apapun. Walaupun, RI memiliki hubungan dagang yang baik dengan China. Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan, Prabowo tak akan bergabung dan ikut dalam pakta pertahanan negara lain.
Bahkan kata Dahnil, alih-alih bergabung dengan negara lain, Prabowo justru terus mendorong diplomasi agar kedua negara tak melakukan konflik berkepanjangan di wilayah itu. “Jadi dalam kondisi apapun, Indonesia tidak akan terlibat dalam aliansi-aliansi militer dan konflik di Laut China Selatan. Tapi tentu Indonesia, Pak Prabowo terus dorong diplomasi melalui Bu Menlu termasuk melalui Pak Prabowo sendiri,” kata Dahnil saat melakukan siaran langsung melalui akun instagram Pintarpolitik, Selasa (15/9).
Ia juga memastikan RI tak akan jadi negara proxy alias negara boneka bagi yang tengah berkonflik di LCS. “Jadi yang jelas kita tidak akan mungkin mau diseret-seret apalagi jadi battle ground konflik kedua negara tersebut seperti negara-negara lain, termasuk kita tentu tidak akan bersedia jadi proxy negara manapun,” jelas Dahnil.
Indonesia Banyak Dibantu Cina
Dahnil mengakui Indonesia banyak menerima bantuan dan kerja sama dengan China. Namun, sikap Indonesia terkait klaim wilayah oleh Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan tak berubah. Menurutnya, Indonesia tegas menolak klaim tersebut karena tak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS.
“Saya pikir tidak ada pejabat negara yang mau menjadi proxy atau jual kedaulatan kita kepada negara manapun. Jadi pastilah orang-orang yang ada di Kemhan sudah kerja untuk kepentingan nasional tentu mereka tidak ingin jual nasionalismenya atau kedaulatan negara kita,” kata dia.
“Ekonomi kita bisa bekerjasama dengan siapapun, terkait pertahanan kita bisa kerja sama dengan siapapun, tapi kita tidak ingin terlibat dengan negara manapun,” kata Dahnil. Ia pun menegaskan bahwa Laut Natuna Utara yang juga bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan adalah wilayah Indonesia yang tak bisa ditawar-tawar.
