Teritorial.com – Rapat kabinet paripuna yang diselenggarakan Presiden Jokowi di Istana digelar pertama kali pascarangkaian proses tahapan pada Pileg dan Pilpres 2019 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).
Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi membahas mengenai kinerja sejumlah kementerian yang menurutnya belum optimal.
Jokowi menyoroti data ekspor-impor di periode Januari-Mei 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data tersebut, Ekspor periode Januari-Mei 2019 tercatat menurun 8,6 persen.
Adapun impor pada periode yang sama turun 9,2 persen. Neraca perdagangan Indonesia pada periode ini defisit 2,14 miliar dollar AS.
Dia meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN mewaspadai hal ini karena menurutnya angka impor, terutama migas, sudah terhitung besar.
“Coba dicermati angka-angka ini, dari mana, kenapa impor jadi sangat tinggi? Kalau didetailkan lagi, migasnya ini naiknya gede sekali,” kata Jokowi.
“Hati-hati di migas, Pak Menteri ESDM [Ignasius Jonan] yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN [Rini Soemarno] yang berkaitan dengan ini, karena rate-nya yang paling banyak ada di situ,” tambah Jokowi.
Hambatan Ekspor dan Investasi Jokowi juga menyinggung kinerja ekspor. Menurut Jokowi Indonesia seharusnya bisa mengambil manfaat dari perang dagang AS-Cina.
Dia mencontohkan pasar furnitur dan tekstil memberikan peluang, tetapi tidak digunakan dengan baik. Menurut dia, pemerintah perlu menaikkan kapasitas pabrik dan industri dengan memberikan insentif.
“Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada oppurtunity tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan,” kata Jokowi.
Kinerja investasi juga disorot oleh Jokowi. Presiden Jokowi meminta investasi terkait ekspor dan barang substitusi impor lebih dipermudah.
Jokowi pun menegur Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena menilai pengurusan izin lahan masih lamban.
“Ini Pak Wapres [Jusuf Kalla] biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara [urusan]yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat,” kata dia.
Rencana investor yang berencana membangun hotel di Manado, Sulawesi Utara juga dibahas oleh Jokowi. Ia meminta Kementerian ATR/BPN mengungkapkan kasus investor yang tertunda karena kendala proses perizinan di BPN.
“Urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan,” kata Jokowi.
Jokowi ingin para menteri menghadapi tantangan dan mencari solusi dan tidak berkutat dengan kegiatan bersifat rutinitas.
“Kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, kita akan sampai kapan pun tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada,” kata Jokowi.
“Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antarkementerian, ini yang harus didahulukan. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan dan masih banyak hal yang ingin saya sampaikan setelah ini,” tambah Jokowi.
