Jakarta, Teritorial.Com – Diera digitalisasi yang serba cepat ini masyarakat menuntut pengurusan perizinan yang lebih cepat, efektif, efisien dan transparan, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meresmikan pengukuhan revolusi digital pelayanan publik pada 11 unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta.(12/10)
Yasonna menjelaskan peresmian ini adalah implementasi dari reformasi birokrasi dan reformasi digitalisasi yang diterapkan Kemenkumham. “Saya ingin konsisten dan komit terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham. Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara birokrasi prima,” tegasnya.
Dalam hal yang sama Yasonna menambahkan, pelayanan publik yang prima bukan sekadar mengikuti trend global melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan, dan juga untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan.
Selain itu ditengah pandemi Covid-19 ini reformasi digital merupakan sebagai kunci tetap berjalannya pelayanan publik Kemenkumham. “Kita semua merasakan tekanan yang sangat berat, terutama untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tetapi, pada saat yang sama harus tetap bekerja untuk melayani masyarakat dan melakukan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Kemenkumham,” kata Yasonna.
Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan.
“Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Tentu ini merupakan langkah yang strategis, dan diperlukan transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan,” ucap Yasonna.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, mengatakan digitalisasi birokrasi itu sangat penting, karena itu adalah cara kita dalam memutus mata rantai segala hal yang tidak kita inginkan didalam birokrasi. “Bagaimana supaya pekerjaan luar biasa, revolusi digital ini, dipelihara dengan baik sampai kapan pun kementerian ini ada, kemudian (revolusi digital Kemenkumham) ini dapat juga ditiru oleh kementerian dan lembaga yang lain,” kata Amzulian.
Sementara itu Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Basseng mengatakan bahwa kemajuan teknologi dan lingkungan eksternal yang berubah sangat cepat, merupakan tuntutan zaman yang harus dijawab oleh ASN dalam memberikan layanan berkelas.
“Oleh sebab itu diperlukan sosok aparatur berkelas dunia,” kata Basseng. “Semoga revolusi ini dapat mengubah mindset kita, khususnya kepada para pemimpin, menjadi digital leadership, yaitu pemimpin di era digital untuk tidak segan-segan melakukan inovasi dan pengembangan kompetensi pegawainya untuk kepentingan publik, dalam mencapai cita-cita bangsa,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, mengatakan digitalisasi birokrasi itu sangat penting, karena itu adalah cara kita dalam memutus mata rantai segala hal yang tidak kita inginkan didalam birokrasi. “Bagaimana supaya pekerjaan luar biasa, revolusi digital ini, dipelihara dengan baik sampai kapan pun kementerian ini ada, kemudian (revolusi digital Kemenkumham) ini dapat juga ditiru oleh kementerian dan lembaga yang lain,” kata Amzulian.
