Jakarta, Teritorial.com – Pernyataan Menteri Pertahanan AS James N. Matis ketika menjawab pertanyaan wartawan pada Shangri-La Dialogue , kiranya dapat menjadi patokan dalam melihat hubungan Washington-Beijing. Secara garis besar Matis mengisyaratkan, kedua pemerintah membuat sekat diantara hubungan bisnis dengan kepentingan keamanan regional.
Dengan kata lain, hubungan bisnis sedapat mungkin tidak terganggu meski berbeda dalam menanggapi situasi di Laut Cina Selatan. Gambaran serupa di atas mutlak difahami sebab Laut Cina Selatan akan menjadi titik api baru dalam peta ketegangan dunia. Amerika Serikat tidak mempunyai klaim atas kawasan yang dipertikaikan, tetapi mempromosikan kebebasan bernavigasi di wilayah yang diklaim Cina. Sebaliknya Beijing membangun pulau-pulau yang didudukinya untuk dijadikan pangkalan militer dan bisa mengintimidasi negara-negara pesaingnya.
Sudah barang tentu Cina dan Amerika Serikat tidak akan ‘head to head’ tetapi yang berlaku adalah perselisihan langsung antara Cina dengan negara-negara yang mengklaim berdaulat atas gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Cina Selatan, seperti Malaysia, Brunei, Vietnam,Filipina dan Taiwan.
Amerika Serikat mendukung negara-negara di atas dengan dalih kebebasan bernavigasi. Yang juga penting baginya maupun sekutu-sekutunya, termasuk Jepang, serta membuat potensi konflik sebagai peluang menjual peralatan militer. Sikap yang tidak murni itu sangat diwaspadai Asean.
Lahan Bisnis Alutsista
Sejak 2007 hingga lawatan Obama pada 23 Mei 2016 , Amerika Serikat secara bertahap mengendurkan bahkan mencabut pembatasan penjualan perlengkapan militer kepada Vietnam dengan menjual kapal-kapal patroli, peralatan pengamatan dan intelijen.
Dalam kaitan ini, belanja militer Vietnam yang mencapai lebih dari US$ 5 miliar juga ditujukan untuk membeli kapal selam Russia jenis Kilo, sistem altileri dari Prancis, rudal anti pesawat Israel dan pesawat pengintai buatan Kanada. Hanoi juga memproduksi senjata perorangan berdasarkan lisensi dari Israel.
ASEAN Melunak
Dalam konferensi tingkat tinggi di Manila pada April 2017, negara-negara yang mengklaim sepakat mengeluarkan pernyataan yang lunak tentang perairan laut Cina Selatan yang disengketakan. Pernyataan itu tidak lagi menyebut ‘reklamasi daratan dan militerisasi” seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya.
Sejauh ini, negara-negara di kawasan lebih menginginkan keseimbangan kekuatan, dalam arti tidak satu pihakpun yang mendominasi. Untuk itu kehadiran Amerika Serikat diperlukan, tetapi tidak dalam konteks campur tangan masalah kawasan sebab hanya akan memperkeruh keadaan.
Dalam kaitan itu, Indonesia pernah mengusulkan patroli bersama antara negara-negara Asean dengan Cina. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquang di Beijing, pada 15 Oktober 2015 menyatakan, jika negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan dapat meredam ketegangan serta mampu mengelola potensi konflik, maka tidak perlu ada pihak lain yang ikut dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.
Usulan Yang Konstrutif
Indonesia memang memiliki ruang gerak yang lebih luas berkat prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Jauh lebih leluasa dibandingkan dengan Filipina yang kini bersikap lebih lunak terhadap Cina.
Maka tidak mengherankan bila Menhan Ryamizard Ryacudu pada sesi ketiga Shangri-La Dialogue tanggal 2 Juni 2018 mengangkat isyu yang lebih membumi yakni antara lain tentang humanitarian dan disaster relief, perang siber dan terorisme . “Indonesia mengajak negara-negara peserta untuk bekerjasama mengatasi sekalian ancaman tersebut yang umumnya tidak diketahui kapan akan terjadi.”
Tawaran itu sangat realistis hingga diappresiasi dan diterima para mitra menhan negara-negara peserta di tengah topik pembicaraan yang didominasi isyu sekuriti Dengan demikian delegasi Indonesia dalam konferensi yang dihadiri para penentu keamanan dunia tersebut telah memberi warna baru yang perlu ditindaklanjuti.
Penulis: Sjarifuddin Hamid Pemimpin Redaksi (Pemred) Teritorial.com
