Jakarta, Teritorial.Com – Sebagai bentuk upaya peningkatan akuntabilitas serta efektifitas terkait pengunaan angaran negara terbesesar negara, Kementerian Pertahanan berupaya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahunannya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jakarta, Senin (10/9/2018) bertempat di gedung BPK RI, dalam rapat tertutup bersama Anggota I DPR RI Agung Firma Sampurna, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membahas sejumlah masalah keterbukaan laporan keuangan di kementeriannya.
Ryamizard mengatakan, laporan keuangannya pada 2018 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Pada 2019, dia berupaya penilaian soal laporan keuangan dari BPK berupa WTP.
“Ke depan tidak ada lagi WDP, kami harus dapat catatan WTP. Itu bisa, dulu juga bisa. Tapi ada masalah-masalah,” kata Ryamizard di kantor BPK, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).
“Karena kebetulan keuangan negara ini terbesar di Kemenhan. Uang apa? Uang rakyat dan semua ada alamatnya. Ini beli tank, ini beli pesawat, semua ada alamatnya. Ini harus jelas. Jadi dari BPK ada alamatnya juga. Jadi enak,” sambung Ryamizard.
Menhan menekankan bahwa terdapat beberapa hal yang memang harus dibahas secara transparan dan tidak hal ini terkait dengan rahasia negara. Namun begitu hal tersebut tidak berarti sebagai sebuah alasan untuk tidak menyelenggarakan keuangan negara dengan se-akuntabel mungkin.
“Yang jelas adalah hati ini harus telanjang, benar-benar bersih karena yang kita lakukan itu–baik Kemenhan (atau) BPK itu uang negara harus kita pertanggungjawabkan,” pungkas Ryamizard.
