Jayapura, Teritorial.Com – Pasca insiden mengenaskan jatuhnya 31 korban jiwa pekerja jalan transpapua yang dilakukan oleh KKSB yang berafiliasi dengan OPM. Beredar di sejumlah pemberitaan media terkait pasukan elit TNI yang cocok memburu pemberontak di Papua. Dari sebaran informasi tersebut, disebutkan pertama Kopassus, Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan antiteror. Kemampuan Kopassus tidak bisa dipandang sebelah mata. Kopassus telah terbukti berhasil dalam sejumlah operasi Pembebasan Sandera terhitung sejak era tahun 1960an.
Dok Dispenad
Kedua Batalyon 751/Raider, Batalyon 751/Raider memiliki tugas Operasi yang bersifat khusus yaitu, Teknik Driil Kontak, Infiltrasi atau penyusupan, eksfiltrasi, Mobud, Ralasuntai, Raid Baswan, Raid Penghancuran.
Dok Istimewa
Terakhir atau ketiga yaitu, Tontaipur Kostrad, adalah pasukan berkualifikasi intelijen tempur Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Pembinaan satuan berada di Batalyon Intelijen Kostrad dan dalam pengoperasian dibawah kendali Panglima Kostrad. Tontaipur Kostrad dilatih khusus dengan ketrampilan-ketrampilan tempur serta persenjataan dan perlengkapan khusus, seperti alat selam tempur close circuit, kendaraan bawah air dan berbagai jenis senjata canggih lainnya, guna melaksanakan operasi tempur dengan hasil yang optimal.
Dok Penkostrad
Selaras dengan isu yang berkembang di media massa tersebut, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan pihaknya bersama Polri telah menerjunkan Satgas Penegakan Hukum untuk memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang ditengarai menjadi dalang pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua. Satgas Gakkum yang merupakan personel gabungan TNI-Polri tersebut. Satgas Gakkum ini dibentuk sekitar dua bulan lalu, ketika rentetan peristiwa teror dan serangan dilakukan oleh KKB. Satgas ini diisi oleh kekuatan gabungan dari personel Polda Papua dan Kodam Cendrawasih.
Satgas tersebut dibentuk lantaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogoya saat ini masih bertahan di Kabupaten Nduga. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab militer Egianus selaku panglima daerah TPNPB untuk wilayah Nduga. KKB pimpinan Egianus Kogoya selama ini punya riwayat ‘gelap’ di Papua. Dari catatan yang ada, kelompok ini selalu melancarkan aksinya di wilayah Nduga. TNI-Polri Terjunkan Satgas ‘Pemburu’ KKB Egianus KogoyaIlustrasi pasukan gabungan TNI-Polri buru KKB di Papua.
Lebih jauh Aidi menerangkan Satgas Gakkum ini berfungsi untuk mempercepat penangkapan dan memberikan penegakan hukum bagi KKB yang berkeliaran di Papua. Namun perlu diingat bahwa Satgas tersebut masih mengedepankan tindakan hukum ketimbang melalui cara militeristik yang represif dalam memburu kelompok Egianus. Diketahui, penembakan yang dilakukan oleh KKB terhadap para pekerja proyek Istaka Karya terjadi pada 2 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIT. Penembakan tersebut terjadi di Kali Yigi dan Kali Aura, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.
TPNPB pimpinan Panglima Daerah Militer Markodap III Ndugama, Egianus Kogoya sebelumnya sudah menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek jembatan Kali Yigi dan Kali Aura serta penyerangan ke Pos Yonif 755/Yalet di Distrik Mbua. Juru bicara TPNPB Sebby Sambon menyebut penyerangan dilakukan untuk mengusir proyek pembangunan infratsruktur di Papua. Mereka menganggap segala macam pembangunan merupakan bentuk lain penjajahan.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengutuk keras pembunuhan terhadap 31 pekerja Istaka Karya yang sedang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Dia meminta Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengerahkan kekuatan penuh untuk memburu kelompok pemberontak. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengingatkan, pembunuhan di Papua ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab menyangkut keamanan negara.
DPR segera memanggil Panglima TNI dan Kapolri. Hal itu dilakukan untuk meminta penjelasan lebih terkait apa yang akan dilakukan kedua instansi tersebut dalam mengatasi masalah di Papua. Politikus Partai Golkar ini juga mengimbau adanya pengawasan di kawasan-kawasan proyek pemerintah. Dia juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang tidak menghentikan proyek pembangunan infrastruktur.
