Teritorial.com – Kementerian PUPR menggelar pertemuan dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU) terkait pengambil alihan status tanah milik Lanud Sultan Iskandar Muda untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli.
Sebelumnya, tanah yang diketahui milik TNI AU tersebut akan digunakan untuk pembangunan Markas Batalyon Komando Paskhas.
Untuk membicarakan masalah teresbut, kedua pihak akhirnya menggelar pertemuan di VIP Room Lanud Sultan Iskandar Muda, di Blang Bintang, Aceh Besar, Kamis (11/7/2019).
Pertemuan dihadiri oleh Aslog Kaskoopsau I Kolonel Tek Susanto, Kasubdis Bankum Diskumau Kolonel Sus Taufan Handriawan, Danyonko 469 Paskhas Letkol Pas J. Sitinjak, Kasubsi Invent Subdis BTB Disfaskonau Mayor Sus Harsoyo, Pabandya Faskon Slog Kaskoopsau I Mayor Sus Wahyudiono, Dankipan C Yonko 469 Paskhas Kapten Pas Gerry Kurniawan.
Selain itu hadir juga Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Tendi Hardianto, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sibanceh I Alfisyah, KTU PPK Sibanceh I Ashadi Muliadi, BPN Aceh Samsul Bahri dan pejabat Lanud Sultan Iskandar Muda.
Diketahui bahwa tanah milik Lanud SIM di daerah di Jalan Blang Bintang-Krueng Raya di Desa Data Makmur, Aceh Besar seluas 45.000 M2. Dari luas tanah yang dimiliki oleh TNI AU tersebut, terdapat 4.147 M2 luas tanah yang masuk dalam proyek pembangunan jalan tol.
Melalui pertemuan tersebut Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Hendro Arief mengatakan bahwa lahan tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung tugas pokok TNI AU.
“Lahan tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung tugas pokok TNI AU yang rencana ke depannya dibangun Markas Batalyon Komando Paskhas untuk pengamanan aset dan pangkalan serta menjaga keutuhan wilayah di ujung barat NKRI,” ungkap Hendro.
Sementara itu, kedatangan tim beserta rombongan dari pihak PUPR bertujuan untuk menindaklanjuti perintah Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna terkait rencana penggunaan aset TNI AU untuk digunakan sebagai ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh sebagaiman yang dijelaskan oleh Aslog Kaskoopsau I Kolonel Tek Susanto.
“Perlu adanya pembicaraan dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Hal ini karena pada dasarnya TNI AU sangat mendukung program pemerintah,” ungkapnya.
Kasatker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Tendi Hardianto, mengungkapkan, pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan win-win solution dalam penggunaan tanah TNI AU untuk proyek pembangunan ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh.
“Tentunya kita bersama-sama untuk mewujudkan program pemerintah dengan berkoordinasi secara prosedural dalam mengatasi permasalahan penggunaan tanah ini, dengan harapan tatap muka ini dapat memberikan masukan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan kedepannya,” jelasnya.
Pihak Lanud Sultan Iskandar Muda juga mengharapkan bahwa permasalahan kepemilikan tanah ini dapat diselesaikan dengn solusi terbaik dan pihaknya mengaku akan mendukung program pemerintah.
“Besar harapan kami, kedatangan bapak-bapak sekalian dapat menemukan solusi terbaik, karena tentunya kami mendukung program pemerintah dalam pembangunan jalan tol ini,” jelas Hendro
