Teritorial.com – Pemindahan ibu kota negara telah dipastikan akan ditempatkan di Pulau Kalimantan berdasarkan persetujuan Presiden Joko Widodo.
Pada acara Rapat Terbatas tentang Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan membahas penentuan provinsi mana yang akan menggantikan DKI Jakarta menjadi ibu kota yang baru. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Selasa (6/8).
Setelah melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian terkait kesiapan pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi mengaku telaj mengerucutkan pilihannya pada pulau Kalimantan.
“Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan, di Kalimantan, provinsinya di mana, ini yang harus didetailkan lagi,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menindaklanjuti pilihan provinsi mana saja yang dinilai berpotensi untuk menjadi ibu kota negara. Hingga saat ini, pilihan yang sempat muncul yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
“Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera diputuskan,” ujarnya. Jokowi juga meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci kembali.
Jokowi berharap dapat melihat perhitungan yang tepat agar ia dapat mengambil keputusan yang benar sebagai kepala negara dalam memimpin pemerintahan ke depan. “Saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara,” katanya.
Pengkajian terhadap pemindahan ibu kota di negara lain, menurut Presiden Jokowi juga perlu dilakukan untuk memperhitungkan faktor-faktor apa saja yang akan menjadi penghambat dan bagaimana cara mengantisipasi hambatan tersebut sedini mungkin.”Sebaliknya faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi dan adaptasi kita ambil,” tuturnya.
Melalui jajarannya, Presiden Jokowi juga akan menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota, baik yang bersumber dari APBN atau di luar APBN. Ia juga meminta agar dibentuk desain kelembagaan yang akan memiliki otoritas untuk merencanakan pemidahan ibu kota negara serta pembentukan payung hukum terkait pemindahan ibu kota.
