Jakarta, Teritorial.Com – Bakamla RI memperdalam pembahasan tentang pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh dan rencana Kerjasama Pertukaran Data dan Informasi, pada pertemuan National Maritime Domain Awareness Dialoque 1 : Building Inter-Agency Cooperation in Indonesia, yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI di Pullman Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).
Untuk menindaklanjuti rencana pembahasan MoU bersama yang selanjutnya akan diusulkan menjadi Kepres, hadir pula Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Kolonel Bakamla Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M., beserta staf Diyah Widayanti, S.Ikom, dan didukung pula dengan kehadiran Direktur Hankam PPN/Bappenas RM Dewo Broto Joko P, SH, LLM. mendukung serta Kamla menjadi prioritas nasional, serta hadir pula Pejabat Perwakilan dari Setkab Diah Kusumastuti.
Bakamla saat ini telah memiliki Dashboard Vessel Scrutiny dan Bakamla Integrated Information System (BIIS) yang berfungsi sebagai media Information Sharing. Ini adalah bagian dari upaya membangun Sistem Peringatan Dini (SPD) terintegrasi dan terpadu dengan para stakeholder Bakamla RI. Selanjutnya Kolonel Ferry Jo menyampaikan pula bahwa Bakamla RI telah menyiapkan dan memfasilitasi untuk para Liaison Officer (LO) baik tempat maupun PC di Fusion Center Bakamla RI yang berada di Mabes Bakamla RI Gedung Perintis Kemerdekaan. “Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkannya”, tegasnya.
Ditambahkannya bahwa dalam waktu dekat Bakamla RI akan meluncurkan BIIS dan Mobile Dashboard yang dapat diakses via Google Playstore sebagai salah satu bentuk pelayanan public yang diberikan oleh Bakamla RI untuk masyarakat pengguna laut. Adapun pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi pada 26 Juli lalu tentang Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dalam Pengawasan Keamanan Maritim, yang hasilnya yaitu teridentifikasinya tujuan yang berbeda-beda sesuai tugas dan fungsi instansi serta kelebihan dan kekurangan masing-masing system.
Kerjasama yang akan dijalin nantinya adalah dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait bidang kemaritiman, yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi terkait. Melalui perjanjian kerja sama itu para pihak menyepakati diperlukannya sinergitas dan keterpaduan dalam pengawasan wilayah perairan Indonesia.
Perjanjian kerja sama Pertukaran Data dan Informasi tersebut akan melibatkan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim (Kemenko Maritim) dengan jajaran dari beberapa instansi, yaitu Dirjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan), Dirjen PSDKP (KKP) Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Polri), Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan (BNPP), Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama (Bakamla RI), dan Deputi Penginderaan Jauh (LAPAN).
