Jakarta,Teritorial.Com – Sejumlah tokoh memperingati Hari Pahlawan Nasional 2019 dan Hari Bela Negara, dengan tema “Merajut Persatuan Mengenang Pahlawan Nasional Jenderal Besar Abdul Haris Nasution” di Gedung Pertemuan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (14/13).
Mereka yang hadir, di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Wantimpres Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Aktivis Malari Hariman Siregar, perwakilan keluarga Pahlawan Nasional Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, serta ratusan tokoh lainnya.
Salah satu yang menarik dalam acara itu adalah penjelasan Sejarawan Prof. DR. Salim Said, yang mengatakan, almarhumah Johanna Sunarti Abdul Haris Nasution sangat pantas mendapat gelar Pahlawan Nasional. Johanna Sunarti, istri Pahlawan Nasional Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution berjasa bagi bangsa Indonesia. Almarhumah telah mendampingi Pak Nas, panggilan akrab Jenderal Besar AH Nasution, dalam bergerilnya memimpin pasukan TNI menghadapi musuh penjajah.
“Jadi Ibu Johanna Sunarti AH Nasution tidak hanya berjasa di bidang sosial kemasyarakatan saat mendampingi suaminya menjabat Kepala Staf TNI AD di era Presiden Soekarno.Tetapi jauh sebelum suaminya Pak Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi KASAD, sudah ikut bergerilnya memerangi penjajah di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Salim Said dalam sambutannya.
Salim Said yang juga Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) itu menambahkan sebagai bangsa wajib menghargai jasa para pahlawan. Terkait jasa Jenderal Besar TNI DR AH Nasution terhadap perjalanan Bangsa Indonesia.
Ia menuturkan, “Pak Nas berperan besar bersama Presiden Soekarno menyusun naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai falsafah Negara Indonesia. Kehidupan Politik kita mengalami kegoncangan, tidak kondusif, sehingga Pak Nas menjadi salah satu tokoh pencetus Dekrit Presiden 5 Juli 1959″.
“Setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, Pak Nas dipercaya oleh Presiden Soekarno menjadi KASAD, sehingga beliau itu sangat dekat dengan Presiden,” tutur Salim Said.
Ia menambahkan,saat itu kehidupan politik dan ekonomi kita masih belum stabil, salah satu faktornya karena kabinet pemerintahan Presiden Soekarno diisi oleh tokoh-tokoh politik yang memiliki kepentingan tertentu.
“Pak Nas tidak setuju dengan keputusan Presiden Soekarno tentang pengisian jabatan di kabinet dari tokoh-tokoh parpol itu. Kemudian jabatan KASAD diganti Jenderal Ahmad Yani. Saat itu beliau (Ahmad Yani) juga tidak senang dengan pengisian orang-orang Parpol di jajaran kabinet,” katanya lagi.
Dalam kesempatan pertama menyampaikan pesan pada acara ini, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan, bangsa Indonesia pernah mengalami goncangan politik, ekonomi sulit. Namun kita bersyukur para pemimpin bangsa dapat membawa berjalan dengan selamat hingga sekarang.
“Pak Nas adalah pendiri TNI dan berperan sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Kiprah beliau sebagai perwira tinggi sangat menentukan terhadap eksistensi negara kita,” kata Bambang.
Tantangan bangsa ke depan tidak lagi dihadapi dengan memanggul bedil dan menyerbu menggunakan tank dalam mengusir penjajah. Musuh kita sangat dekat, ada disaku kita, di rumah kita masinh-masing yakni handphone sebagai konsekwensi kemajuan teknologi.
“Untuk menghancurkan Indonesia tidak perlu diserbu dengan tank, kapal perang, rudal tetapi cukup dengan fitnah berita hoaks yang dikirim melalui HP kita. Indonesia dari Sabang hingga Merauke bisa pecah berantakan. Pada saat Pilpres kemarin kita diambang perpecahan. Namun dapat dilalui masa sulit itu dengan selamat,” ucap Bambang.
Kepemimpinan bangsa ke depan harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. “Tantangan kita adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ke depan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke harus dapat diwujudkan,” ujarnya lagi.
Salah satu tantangan kita adalah mengurangi import pangan. “Kondisi APBN kita gali lubang terus, sehingga pajak harus digenjot. Kita harus menjadi wajib pajak (WP) yang patuh membayar pajak. Devisi anggaran mencapai Rp180 triliun harus ditutup.”
