JAKARTA, Teritorial.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat terbatas dengan para menterinya secara online. Ada beberapa hal yang dibahas salah satunya terkait ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kondisi ekonomi yang terguncang akibat wabah virus corona mulai menimbulkan adanya badai PHK di beberapa sektor usaha. Jokowi pun berpesan kepada para menteri terkait agar meminta pengusaha tidak melakukan hal itu.
“Usahakan beritahukan pada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Baik Menperin, baik Menteri UMKM, yang berkaitan dengan ini,” ujarnya dikutip dari live streaming Sekretariat Presiden, Senin (16/3/2020).
Jokowi juga berpesan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar mengerahkan seluruh kepala daerah dan kepala desa untuk memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
“Sehingga masyarakat desa bisa menikmati dana desa sebesar Rp 72 triliun ini. Ini diarahkan ke sana. Jangan dipakai untuk hal-hal tidak menyasar pada konsumsi masyarakat, terhadap daya beli masyarakat,” tambahnya.
Jokowi juga berpesan kepada seluruh menterinya untuk melakukan pengetatan penggunaan anggaran. Jokowi melarang adanya penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas hingga rapat untuk sementara waktu.
Menurutnya anggaran yang bisa ditahan penggunaannya itu akan lebih baik dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong perekonomian masyarakat kecil. Seperti buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro dan usaha kecil.
“Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dahulu, di-hold terlebih dahulu,” tambahnya.
Jokowi pun sudah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membekukan anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap tidak penting. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 triliun.
