Jakarta, Teritorial.Com – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan pemerintah tidak akan menerapkan karantina wilayah atau serupa lockdown yang dilakukan negara lain dalam menghadapi virus corona. Pemerintah memperhitungkan dengan teliti dan penuh hati-hati sebelum menetapkan status tersebut.
Kebijakan lockdown dinilai sangat beresiko terlebih sudah terdapat sejumlah negara yang dinyatakan gagal lockdown seperti Italia, Perancis, Denmark, dan belakangan India yang berakhir kacau. “Dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata justru menimbulkan dampak baru,” ujar Doni dalam jumpa pers melalui siaran langsung akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (30/3).
Letjen Doni menjelaskan bahwa kebijakan karantina wilayah yang tidak diputuskan dengan hati-hati justru berisiko pada penularan Covid-19 semakin meluas. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah memperhitungkan dampak dari berbagai aspek agar tak gagal seperti negara lain.
“Berkaca pada negara lain yang sudah lockdown ternyata gagal, sehingga terjadi penumpukan begitu besar. Bisa bayangkan jika ada satu di antara mereka yang terpapar, betapa banyaknya warga yang negatif bisa jadi positif (covid-19),” katanya.
Kepala BNPB ini pun meminta agar semua pihak mengikuti kebijakan politik negara yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini pemerintah memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Penerapan ini mengacu pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU tentang Darurat Sipil. “Dalam konsep penanganan bencana, maka penyelesaian bencana jangan sampai menimbulkan masalah baru. Maka ini senantiasa diperhitungkan dengan melibatkan pakar hukum dan akan diterbitkan Perppu dalam waktu dekat,” jelasnya.
