Jakarta, Teritorial.Com – Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyebut data kasus positif virus corona (Covid-19) yang selama ini disajikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sinkron.
Agus beralasan hal tersebut disebabkan oleh data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas. Kendati demikian, Gugus Tugas masih tetap mengacu pada data yang bersumber dari Kementerian Kesehatan.
“Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka,” katanya dalam diskusi virtual Bersama Melawan Covid-19 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Minggu 5 April 2020, seperti dikutip Tempo.co.
BNPB tengah membangun aplikasi Lawan COVID-19 yang nantinya dapat digunakan untuk menampung data terkait kasus positif dengan harapan bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Kami kerahkan banyak tenaga baik dari BNPB, BPBD, termasuk militer dan polisi untuk entry data di seluruh Indonesia dan nanti connect ke aplikasi,” ujarnya.
Menurut Agus, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit virus corona 2019 itu dari seluruh daerah. Namun mereka tidak bisa mempublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.
“Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan,” katanya menuturkan.
Penggagas Kawal COVID-19, Ainun Najib, mendesak pemerintah terbuka soal data kasus positif. Menurut dia, dengan data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ainun berpendapat kasus positif COVID-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Ia khawatir data yang ditutupi akan membuat masyarakat menjadi lengah. “Jangan-jangan masyarakat menyangka (wabah Corona) sudah landai,” ucap dia.
