JAKARTA, Teritorial.com – Rencana Pemerintah yang bakal mengimpor 1 juta ton beras belum tentu akan direalisasikan Perum Bulog. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, beras impor yang cadangan pemerintah tak terpakai sehingga menyusut kualitasnya bahkan rusak.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pernah melaporkan ke Presiden Joko Widodo soal permasalahan tersebut.
“Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari (stok Bulog) 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor. Jadi sudah menahun kondisinya, layak pakai tapi harus di-mix dengan beras dari dalam negeri. Permasalahannya ada kesalahan saat impor lalu, rata-rata taste-nya pera, nggak sesuai dengan taste masyarakat kita, sehingga jadi permasalahan,” kata Buwas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/21).
Permasalahan itu membuat Bulog harus putar otak demi mempertahankan kualitas berasnya, atau setidaknya masih layak konsumsi. “1,8 juta ton ini kita harus mix dengan beras dalam negeri, akibatnya lambat,” sebut Buwas.
Dengan cara itu, beras diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, itu memerlukan waktu lebih panjang dan prosedur pelaksanaan yang bertambah.
Beras Impor Tahun Lalu Masih Ada
Perum Bulog masih menyimpan sebagian beras impor yang belum terserap dan tersimpan rapi di gudang Perum Bulog. Budi Waseso mengungkapkan kondisi beras tersebut yang kian mengkhawatirkan, jumlahnya tidak sedikit, mencapai ratusan ribu ton.
“106 ribu ton itu sudah mulai turun mutu, dan kita sudah ajukan ke Pemerintah dalam rakortas,” kata pria yang biasa dipanggil Buwas ini.
Buwas menyebut Presiden Jokowi sudah mengizinkan Bulog agar bisa menyalurkannya melalui bantuan sosial (bansos).
“Itu untuk paket sembako bantuan dari Mensos yang dihidupkan lagi, rastra (beras untuk keluarga sejahtera) untuk seluruh Indonesia. Hanya terealisasi 450 ribu ton dari alokasi 900 ribu, jadi sekarang tersisa kurang lebih 430 ribu untuk beras impor, dan 106 ribu ton sudah mulai turun mutu,” ungkap Buwas.
Sebanyak 20 ribu ton di antaranya sudah selesai lelang untuk etanol, sehingga masih ada sisa sekitar 300 ribu ton. Buwas menyebut kala itu Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian siap untuk mengambil alih sisa stok tersebut untuk diolah menjadi tepung.
“Karena kami nggak bisa (wewenang), harus ada putusan dari Rakortas. Tapi dari hari itu sampai hari ini nggak ada putusan apa-apa, ini jadi permasalahan. Kalau kami harus impor, ini masalahnya juga nggak akan selesai karena belum ada putusan sama sekali dari pemerintah akan diapakan beras yang 300 ribu ton yang sudah mulai menurun, karena berasnya karena harus segera ditangani,” sebutnya.
