artikel ini ditulis oleh Sjarifuddin (Pengamat Politik)
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya gagal mengolah aksi-aksi demokrasi di Hong Kong karena China menganggapnya sebagai pelanggaran atas kedaulatannya. Bagaimana dengan di Myanmar?
Myanmar mempunyai kedudukan yang berbeda dengan Hong Kong, pulau yang pernah dikuasai Inggris akibat kekalahan China dalam perang Candu. China tidak dapat mengabaikan Myanmar karena keduanya saling berbatasan sepanjang 2.129 km. China juga memerlukan Myanmar sebagai lahan investasi industri manufaktur, eksplorasi bahan tambang (migas), permata dan produk-produk pertanian Myanmar. Selain itu, China menjadikan Myanmar sebagai rute baru, Teluk Benggala ke provinsi Kunming, dalam pengangkutan bahan tambang dan minyak mentah dari Afrika dan Timur Tengah. Rute baru ini menghemat waktu bila dibandingkan dengan pengiriman melalui Selat Malaka ke Shanghai.
Junta Demi Junta
Pemerintahan Myanmar mulai dikuasai militer pada 1962 ketika Jenderal Ne Win mengkudeta pemerintahan sipil yang notabenenya memimpin pembebasan Myanmar dari tangan Inggris seperti Aung San, ayah Aung San Suu Kyi, dan U Nu.
Ne Win menjalankan pemerintahan yang berfaham sosialis dan membuat negaranya menjadi tertutup, sampai dia mundur 26 tahun kemudian.
Jenderal Saw Maung menggantikan Jenderal Ne Win pada tahun 1988. Saw bertahan tiga tahun sampai muncul para politisi sipil menjadi pemimpin negara. Dari partai Liga Demokrasi Nasional seperti Than Shwe (1992-2011), Thein Sein (2011-2016), dan Htin Kyaw (2016-2018).
Presiden Win Myint (2018-2021) dikudeta Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing pada 3 Februari 2021. Kelompok militer lalu menahan aktivis demokrasi yang menjadi penasehat negara, Aung Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Min Aung Hlaing membawa kembali militer ke puncak politik nasional mengakhiri dominasi semu kalangan sipil dalam sepuluh tahun terakhir. Disebut semu karena sekalipun Suu Kyi cs berkuasa tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah Rohingya dan mengurangi keterlibatan militer dalam bisnis.
Militer Dalam Politik
Tentara kembali berkuasa pada Februari lalu dengan tuduhan, tanpa bukti, telah terjadi kecurangan dalam Pemilu pada 8 November 2020. Pemilu itu untuk memilih anggota House of Representatives yang beranggotakan 440 orang dengan 330 dipilih, sisanya militer. Disamping House of Nationalities yang beranggotakan 224 orang, dengan 168 dipilih dan 56 diangkat dari kalangan militer.
Partai Pembangunan dan Solidaritas Serikat yang diketuai Than Htay dan Partai Liga Demokratik Nasonal yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang mutlak. Kedua partai menguasai 315 suara untuk House Representatives (Majelis Rendah yang mempunyai dua kamar) dan 161 buat House of Nationalities (Majelis Tinggi) yang juga memiliki dua kamar.
Sejak masa Ne Win hingga kali ini, kehadiran militer di tampuk kekuasaan selalu diprotes mahasiswa dan pendeta Budha. Dari tahun ke tahun, protes demi protes itu selalu dilumpuhkan karena konon tentara menyelundupkan unsur-unsurnya ke dalam pendemo untuk melakukan aksi anarki. Aksi ini menimbulkan reaksi keras yang menyapu semua pendemo.
Saat panggung politik dikuasai sipil, militer selalu bekerjasama dengan oposisi mengganggu pemerintah. Maka dari itu pemerintah gagal menyelesaikan masalah Rohingya dan mengurangi peran tentara dalam bisnis.
Tindakan keras militer selalu berhasil, sebab Myanmar lama menjadi negara tertutup, bersifat nasionalis dan tidak terlalu bergantung kepada negara lain atau lembaga internasional.
Banyak pihak menyebut ketagihan militer untuk berpolitik juga bertujuan mengamankan gurita bisnisnya yang dihimpun dalam Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holding Ltd. (MEHL). Keduanya memanfaatkan program privatisasi BUMN yang dijual dengan harga murah.
Perusahaan-perusahaan milik tentara kini bergerak dalam bisnis pertambangan permata/migas, bir, tembakau, properti, telekomunikasi, perizinan, konsesi lahan dan ekonomi.
Partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi tidak berupaya memecah dominasi itu, tetapi membuka seluas-luasnya peluang bisnis bagi pihak lain, termasuk perusahaan asing. Barangkali ini kebijaksanaan ini tidak disukai junta militer.
Memanfaatkan Momentum
Myanmar bukan seperti Semenanjung Korea yang menjadi medan pertarungan utama dua kekuatan yang berlawanan yakni AS cs melawan China dan Rusia. Statusnya baru berubah apabila Myanmar dikuasai pemerintah yang pro atau sangat dipengaruhi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Dalam konteks inilah, China bersikap mendua. Mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan Jenderal Ming Aung Hlaing, tetapi akan menghalangi apabila PBB dengan sponsor AS cs menjatuhkan sanksi. China berkepentingan menjaga bisnisnya di Myanmar sekaligus menghalangi pengaruh asing yang bermusuhan dengannya.
Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang juga keberatan Myanmar ikut dalam program One Belt One Road (OBOR) China, diperkirakan menjatuhkan sanksi ekonomi atau diplomatik. Sementara Paus Fransiskan juga tengah menyatakan keprihatinan, sementara para anggota Asean terpecah diantaranya menganggap sebagai urusan dalam negeri hingga menyerukan dialog dan rekonsiliasi diantara para pihak yang bertikai. Asean berkepentingan agar negara-negara di luar kawasan tidak mengeksploitir Myanmar dalam rangka melawan China.
Adapun Presiden Joe Biden pada awal masa jabatannya menyatakan akan melawan pertumbuhan kekuatan China mulai dari perekonomian hingga militer. Ketika berbicara secara virtual dengan PM Australia Scott Morrison, PM Jepang Yoshihide Suga dan PM India Narendra Modi, Biden pun mengutarakan hal serupa.
Pertanyaannya, apakah kelompok QUAD ini akan memobilisasi opini dan kekuatan ekonomi-militer agar Myanmar kembali ke alam demokrasi?
Bila hal itu terjadi maka posisi Myanmar akan berubah. Penyebaran kekuatan menghadapi China tidak hanya di Asia Timur dan Laut China Selatan tetapi juga sampai ke Teluk Benggala dan Myanmar.
Dalam konteks inilah, rezim militer Myanmar harus berhati-hati dalam menentukan sikap. Bukankah situasi hubungan antar negara besar tengah memanas?
