Yogyakarta, Teritorial.Com – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai, bahwa selama ini konvensi yang dilakukan sejumlah partai politik untuk memunculkan calon presiden masih belum menerapkan prinsip kejujuran.
“Mana ada konvensi yang jujur, pada akhirnya itu hanya sebagai kembang-kembang di etalase demokrasi saja,” kata Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM ini, Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, ditulis, Kamis (22/2/2018).
Busro pun mengusulkan agar kelompok masyarakat yang menggelar jajak pendapat atau polling secara mandiri untuk menyaring nama-nama bakal calon presiden.
“Polling itu harus dilakukan atas inisiatif masyarakat sipil, gabungan aliansi atau ormas secara mandiri,” imbuh dia.
Busyro menilai, poling dari masyarakat akan menjadi alternatif yang mampu menekan dominasi politik uang untuk memengaruhi masyarakat setiap menjelang pemilu.
“Kalau menang karena ‘nyogok’ (politik uang) maka bukan pemimpin namanya, melainkan telah terjadi manipulasi terhadap hak rakyat untuk memeroleh pemimpin yang jujur,” tutur Busyro
Menurut dia, polling bisa dilakukan oleh beragam elemen seperti organisasi wartawan, organisasi kegamaan, organisasi profesi, serta NGO.
“Media massa juga harus ikut membantu dengan menerapkan prinsip jurnalistik tanpa didominasi kepentingan politik pemilik modal,” kata dia.
