Jakarta, Teritorial.Com – Pertama, memasuki tahun keempat masa jabatannya, elektabilitas Presiden Jokowi di beberapa hasil survei belum juga menyentuh 50 persen.
Bandingkan dengan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang elektabilitasnya stabil di kisaran 60 persen sebelum memasuki Pilpres. Jelas ini lampu kuning bagi Presiden Jokowi bila ingin mempertahankan jabatannya.
Direktur Eksekutif PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah mengatakan Presiden Joko Widodo belum “aman” dalam pemilihan presiden 2019 meski elektabilitasnya tinggi. Pasalnya, jumlah pemilih mantap Jokowi tidak mencapai angka 50 persen.
Dalam survei yang dilakukan oleh PolMark Indonesia pada 13-25 November 2017, elektabilitas Jokowi ada di angka 50,2 persen, tetapi jumlah pemilih loyalnya hanya 30,5 persen.
“Jadi untuk pihak Pak Jokowi, menurut saya, memang jangan cepat-cepat pesta disiapkan, yang harus disiapkan penguatan elektabilitasnya,” kata Eep dalam konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kemudian lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga merilis survei elektabilitas. Berdasarkan hasil top of mind, Jokowi meraih hasil 38,9%. Sedangkan Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis survei elektabilitas Jokowi menempati posisi teratas dengan perolehan suara 36,2%, unggul jdari Prabowo yang hanya 23,2%.
Kedua, Jokowi rentan dengan isu primordial. Kekuatan dan isu Islam politik diprediksi mewarnai Pilpres 2019 seperti yang terjadi pada pilkada Jakarta. Islam politik sendiri adalah terminologi untuk segmen pemilih yang percaya dan sangat yakin politik tak bisa dipisahkan dari agama.
Sementara Jokowi pernah menyebutkan bahwa agama harus dipisahkan dari politik, dan reaksi publik pun lebih banyak kontra terhadap hal tersebut. Slain itu, tudingan anti-Islam, isu komunis, dan kriminalisasi ulama, bisa mendown grade suara Jokowi.
Ketiga, isu ekonomi juga dianggap menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Pasalnya, publik saat ini merasa belum puas dengan mahalnya harga sembako, naiknya BBM dan tarif listrik, meningkatnya pengangguran, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
Hasil survei LSI misalnya menunjukkan, sebesar 52,66 persen responden menyebutkan harga kebutuhan pokok semakin memberatkan. Sebanyak 54 persen responden menyatakan lapangan kerja sulit didapatkan. Sementara, sebanyak 48,4 persen responden mengeluh pengangguran semakin meningkat.
Keempat, merebaknya isu buruh dari negara asing, khususnya tenaga kerja asal Cina. Isu buruh negara asing ini sangat kuat resistensinya di publik. Dan, sentimen nasionalisme akan dipakai untuk melemahkan Jokowi.
Isu lain yang berpotensi jadi batu sandungan Jokowi adalah penilaian bahwa pemerintah gagal dalam penegakan hukum, HAM, dan anti korupsi. Penyebabnya karena Presiden Joko Widodo memercayakan institusi penegak hukum dipimpin dari unsur partai politik.
Contohnya, Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan HAM serta M Prasetyo di posisi Jaksa Agung. Laoly merupakan kader PDIP dan Prasetyo berasal dari Partai NasDem (sekutu PDIP). Oposisi Jokowi bahkan menuding hukum di era Jokowi terkesan menjadi alat gebuk lawan politik: tajam ke pihak di seberang istana tetapi tumpul ke pihak di lingkaran kuasa.
Memang kinerja Jokowi dalam masalah pembangunan makro seperti membangun infrastruktur dinilai sebagian kalangan sebagai sebuah kesuksesan. Mulai dari jalan tol, pelabuhan hingga bandara merupakan hasil kerjanya selama 4 tahun terakhir.
Akan tetapi, jika semakin banyak faktor penurun elektabilitas jokowi dan tak ada upaya perbaikan dalam setahun ke depan, maka hampir dapat dipastikan Jokowi akan kalah di 2019.
