Jakarta, Teritorial.com – Pernyataan Prabowo yang menyebut demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap beberapa waktu lalu dibiayai koruptor memancing kecaman Amnesty Internasional.
Indonesia Gelap merupakan istilah dan gerakan sosial yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, terutama sejak awal tahun 2025.
Istilah tersebut dipakai oleh mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil sebagai bentuk kekecewaan dan kekhawatiran pada arah kebijakan pemerintah.
Wirya Adiwena selaku Deputi Direktur Amnetsy Iternational Indonesia menilai bahwa ucapan presiden tersebut bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi.
“Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai,” ungkap Wirya dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hal tersebut adalah upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas.
“Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dia juga menyebut hal tersebut mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar, tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka.
“Ini juga bukan kali pertama presiden menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat. Sebelumnya Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan,” katanya.
Iya juga mengungkapkan, alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya.
Tak hanya itu, sikap presiden yang terus menerus mengarahkan tudingan kepada LSM, aktivis dan gerakan sipil justru dapat mendelegitimasi kritik dan keresahan masyarakat atas kondisi sosial dan kebijakan pemerintah.
“Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah-olah siapa pun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik,” jelas Wirya.
“Presiden harus segera berhenti melontarkan klaim yang tidak berdasar terkait gerakan masyarakat sipil serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai di Indonesia,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia Cerah.
Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa demo-demo yang menyebut Indonesia gelap dibiayai oleh koruptor.
Bukan cuma soal Indonesia Gelap, Prabowo juga menilai tagar #kaburajadulu adalah rekayasa buatan agar Indonesia gaduh dan selalu miskin.
Prabowo juga menduga hal tersebut dilakukan oleh koruptor yang tak ingin melihat Indonesia maju.
Hal ini disapaikan oleh Prabowo saat Kongres Pratai Solidaritas Indonesia (PSI) di Eudotorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/07/2025).
“Indonesia gelap, kabur aja deh, yo kabur aja loh, emang gampang loe di situ di luar negeri, di mana loe di situ dikejar-kejar di situ.”
“Ternyata memang ini adalah rekayasa ini dibuat-buat. Ini dibayar oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin, ya koruptor koruptor itu yang biayai demo-demo itu,” kata Prabowo.
Mantan Menhan ini juga menegaskan bahwa masa depan RI sangat cerah karena memiliki kekayaan yang melimpah.
“Masa depan Indonesia cerah, saya sudah lihat angka-angkanya kekayaan kita luar biasa, tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar,” tuturnya.
(*)
