Jakarta, Teritorial.com – Dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang, Kanada berencana akan mengakui negara Palestina.
Carney mengungkapkan pendekatan lama dengan proses perdamaian yang dinegosiasikan tak lagi realistis.
Apalagi krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dan terjadinya ekspansi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Keputusan Kanada ini juga mengacu pada komitment Otoritas Palestina untuk melaksanakan reformasi dan pemilu pada 2026 mendatang.
“Niat ini didasarkan pada komitmen Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan, termasuk komitmen Presiden Otoritas Palestina Abbas untuk mereformasi pemerintahannya secara fundamental, untuk mengadakan pemilihan umum pada 2026 di mana Hamas tidak dapat mengambil bagian, serta untuk mendemiliterisasi negara Palestina,” ungkap Mark Carney.
Alasan Kanada Akui Palestina sebagai Negara
Lewat pernyataan tertulis di laman resmi Perdana Menteri Kanada, Carney mengungkapkan alasan Kanada akui Palestina sebagai negara.
“Kanada telah lama berkomitmen pada solusi dua negara – sebuah negara Palestina yang merdeka, layak, dan berdaulat yang hidup berdampingan dengan Negara Israel dalam perdamaian dan keamanan. Selama beberapa dekade, diharapkan bahwa hasil ini akan tercapai sebagai bagian dari proses perdamaian yang dibangun di sekitar penyelesaian yang dinegosiasikan antara pemerintah Israel dan Otoritas Palestina.”
Perdana Menteri Mark Carney juga menyoroti pendekatan lama berbasis negosiasi sudah tidak dipertahankan.
Ada empat alasan yang menjadi latar belakang, yaitu:
- Ancaman terorisme Hamas yang meluas terhadap Israel dan rakyatnya, yang berpuncak pada serangan teroris keji pada 7 Oktober 2023, dan penolakan keras Hamas yang sudah berlangsung lama terhadap hak Israel untuk eksis dan solusi dua negara.
- Pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur semakin cepat, sementara kekerasan pemukim terhadap warga Palestina meningkat.
- Tindakan seperti Rencana Pemukiman E1 dan pemungutan suara bulan ini oleh Knesset yang menyerukan aneksasi Tepi Barat.
- Kegagalan berkelanjutan pemerintah Israel untuk mencegah bencana kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di Gaza, dengan terhambatnya akses ke makanan dan pasokan kemanusiaan penting lainnya.
Keputusan Perdana Menteri juga mendapat tanggapan positif sekaligus negatif.
Partai Konservatif mengecam keputusan pemerintah sebagai pemberian hadiah politik kepada Hamas dan ancaman bagi solusi dua negara yang berkelanjutan.
Anggota parlemen dari partai-partai lain seperti NDP dan sebagian anggota Liberal menyambut baik langkah yang dipilih Pemerintah Kanada.
Seperti yang dilansir dari CBC, keputusan Kanada untuk mengakui negara Palestina menuai penolakan keras dari pemerintah Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel menilai bahwa langkah ini sebagai hadiah bagi Hamas, merusak upaya gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera.
Duta Besar Israel untuk Kanada mengungkapkan keputusan Pemerintah Kanada akan “memberi semangat” kepada Hamas di tengah konflik yang sedang berlangsung.
Pemerintah Israel dan kelompok pro-Israel menganggap pengakuan tanpa perubahan nyata di lapangan merupakan langkah yang berisiko dan dapat memperburuk kondisi politik Palestina.
Mereka menyebut bahwa komitmen dari Otoritas Palestina masih samar dan tidak cukup meyakinkan untuk membangun negara yang stabil dan damai.
(*)
