TERITORIAL.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga kesehatan fiskal negara dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam hal ini, Presiden Prabowo mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan target defisit sebesar 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang setara Rp 638,8 triliun.
Dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyampaikan RAPBN 2026 disusun dengan total belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun dan pendapatan negara yang mencapai Rp3.147,7 triliun.
“Pemerintah yang saya pimpin memiliki komitmen untuk terus menerapkan efisiensi agar defisit anggaran bisa ditekan sekecil mungkin. Harapan saya, dan juga cita-cita saya, suatu saat, pada 2027 atau 2028, saya dapat berdiri di podium ini dan menyampaikan bahwa APBN kita berhasil disusun tanpa defisit sama sekali,” ungkap Presiden.
Dalam RAPBN yang diajukan, belanja negara diperkirakan naik sebesar 7,3% sementara pendapatan negara ditargetkan meningkat 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini memiliki fokus utama pada sektor sosial, infrastruktur, dan ketahanan energi, sementara peningkatan pendapatan dimaksudkan untuk menutupi sebagian pembiayaan defisit.
“Ke depannya, Belanja Negara, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah, akan dirancang sebagai satu kesatuan sehingga transfer ke daerah tidak menjadi satu-satunya alat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bantuan sosial juga akan terus diarahkan agar lebih tepat sasaran, berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Presiden.
Langkah ini dianggap sebagai hal penting di tengah tantangan ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas, tekanan inflasi, dan ketidakpastian geopolitik. Dalam hal ini, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat nyata. Belanja operasional yang tidak efisien akan dikurangi. Belanja negara harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, serta memperbaiki kualitas layanan publik,” ujar Presiden.
Dengan defisit yang terkendali, pemerintah dapat mempertahankan kepercayaan pasar sekaligus menurunkan risiko pembiayaan utang yang berlebihan. Selain pengelolaan fiskal, publik juga tetap memperhatikan dampak anggaran pada isu sosial.
Keberhasilan pelaksanaan anggaran sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan kesiapan kementerian terkait dalam menjalankan program prioritas secara efektif.
Presiden menutup pidatonya dengan mengajak seluruh pihak untuk membahas RAPBN 2026 secara konstruktif.
“Kami sangat berharap pembahasan RAPBN 2026 dapat berlangsung dengan semangat gotong royong, demi terwujudnya cita-cita Indonesia yang Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” ujar Presiden.
