TERITORIAL.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan strategi baru demi memperluas basis penerimaan negara seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
Staf Ahli menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengungkapkan pada 2024 lalu, transaksi ekonomi digital mencapai Rp1.454 triliun atau naik 6,6% jauh di atas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Kita melihat peluang dari ekonomi digital yang sangat besar maka kita kemarin tahun 2025 ini untuk meningkatkan kemudahan dan memberikan kemudahan administrasi sebenarnya bagi wajib pajak kita coba menjelajah juga ke daerah perpajakan digital,” ungkap Yon saat Webinar ISEI, Selasa (26/08/2025.
Yon juga menjelaskan, mekanisme pajak dijital saat ini masih difokuskan pada kemudahan administrasi.
Jika sebelumnya pedagang di platform e-commerce harus menghitung, melapor dan menyetor sendiri, kini pemotongan dilakukan langsung oleh platform.
“Kita melihat bagaimana pemajakan transaksi digital ini juga menciptakan kondisi yang setara atau level playing field bagi seluruh industri,” ucapnya.
Selanjutnya, akan ada kebijakan yang menyasar aset kripto.
Usai pengawasan pindah dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), status perpajakannya pun berubah.
Untuk transaksi, pedagang kripto yang terdaftar di OJK nantinya akan dikenakan tarif PPh Pasal 22 final sebesar 0,21%.
Sedangkan, transaksi kripto di luar negeri akan dipungut oleh penyedia jasa luar negeri dengan tarif 1%.
Kemudian, kebijakan yang ketiga adalah implementasi pajak minimum global.
Indonesia kini sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 sebagai dasar hukum, sesuai dengan lebih dari 50 negara lain yang juga mengadopsinya.
Lewat aturan ini, perusahaan yang tarif pajaknya di Indonesia di bawah 15% wajib membayar to-up tax agar mencapai ambang 15%.
(*)
