TERITORIAL.COM,JAKARTA – Kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis non-subsidi terus menjadi masalah di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP-AKR. Di Jabodetabek misalnya, beberapa SPBU hanya menjual solar saja, sementara bensin seperti RON 90, 92, bahkan “Ultimate” kosong.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kuota impor BBM untuk tahun 2025 sudah dinaikkan menjadi 110 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Itu artinya setiap perusahaan SPBU swasta yang diberi kuota impor tahun lalu mendapat tambahan sekitar 10 persen pada tahun ini. Jika tahun 2024 kuotanya adalah 1 juta kiloliter, maka di 2025 menjadi 1,1 juta kiloliter.
Kenapa Kelangkaan Masih Terjadi?
Meski kuota dinaikkan, masih ada beberapa faktor yang membuat SPBU swasta mengalami kekosongan stok:
Ada pergeseran konsumsi dari BBM bersubsidi seperti Pertalite ke BBM non-subsidi (bensin dengan RON di atas 90) yang dijual oleh SPBU swasta. Transisi ini menambah beban terhadap pasokan yang sudah harus dibagi antara Pertamina dan swasta.
Meskipun kuota sudah dinaikkan, beberapa perusahaan SPBU swasta mennyampaikan keluhan bahwa pasokan belum merata. Ada laporan bahwa stok bensin tertentu kosong selama beberapa hari.
Untuk menghadapi kondisi itu, Bahlil meminta para pengelola SPBU swasta yang masih mengalami kekurangan stok agar segera berkolaborasi dengan Pertamina. Pemerintah menganggap BBM sebagai kebutuhan vital masyarakat yang harus tetap diawasi dan dikendalikan agar distribusi dan pasokan tetap aman.
Pemerintah berencana memastikan bahwa impor BBM untuk kebutuhan SPBU swasta dilakukan satu pintu melalui Pertamina. Ini agar dapat tersinkronisasi dengan kebutuhan yang sesungguhnya dan juga agar ada kontrol kualitas dan distribusi yang lebih jelas.
Pemerintah meminta badan usaha penyedia BBM memberikan data kebutuhan mereka agar impor bisa disesuaikan. Ada kebutuhan impor tambahan yang diperkirakan mencapai ±1,4 juta kiloliter hingga akhir 2025 untuk menutup kekosongan stok di SPBU swasta.
Tindakan Pemerintah & Arahan Mendatang
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan agar SPBU swasta segera berkolaborasi dengan Pertamina bila ada kekurangan stok. Pemerintah ingin agar hajat hidup orang banyak tetap terlindungi dan penguasaan atas kebutuhan energi strategis tetap ada unsur kontrol negara.
Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Migas juga telah mengadakan rapat dengan Shell, BP-AKR, Vivo dan pihak swasta lainnya untuk membahas sinkronisasi impor, mekanisme penyaluran, serta standarisasi kualitas BBM.
Pemerintah menegaskan tidak akan membuka kuota impor tambahan di luar kenaikan 10 persen tersebut, kecuali jika setelah perhitungan kebutuhan, masih ditemukan kekurangan yang tidak bisa ditangani melalui stok yang ada.
