TERITORIAL.COM, JAKARTA – Indra Utoyo, mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), kini menjadi sorotan utama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC). Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Indra Utoyo sebagai saksi untuk mendalami kasus yang merugikan negara hingga lebih dari Rp 744 miliar.
Kasus ini bermula pada tahun 2019, ketika Indra Utoyo dan Catur Budi Harto, mantan Wakil Direktur Utama BRI, diduga mengatur proses pengadaan mesin EDC. Mereka bersepakat agar PT Pasific Cipta Solusi, yang dimiliki oleh tersangka lain bernama Elvizar, menjadi vendor pengadaan. Skema ini jelas melanggar aturan pengadaan barang yang seharusnya dilakukan melalui lelang terbuka.
Menurut Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, proses pengujian produk juga tidak dilakukan secara transparan, sehingga vendor lain tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Hasil penyelidikan KPK menemukan adanya aliran suap berupa uang, sepeda, hingga kuda. Catur Budi Harto menerima suap senilai Rp 525 juta, satu unit sepeda, dan dua ekor kuda. Sementara itu, Dedi Sunardi, mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, mendapatkan sepeda merek Cannondale senilai Rp 60 juta. Rudi Suprayudi Kartadidjadja, petinggi PT Bringin Inti Teknologi, juga menerima uang sebesar Rp 19,77 miliar.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Indra Utoyo, Catur Budi Harto, Dedi Sunardi, Elvizar, dan Rudi Suprayudi Kartadidjadja. Penyelidikan terhadap Indra Utoyo dan para tersangka lain terus dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, menegaskan komitmen KPK untuk menindak tegas praktik korupsi di lingkungan BUMN.
