TERITORIAL.COM,JAKARTA – Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mengajukan dakwaan pidana terhadap mantan Direktur FBI James Comey pada Kamis (25/9/2025), ini menandakan langkah balasan Presiden Donald Trump terhadap para pengkritiknya yang semakin memanas.
Comey menghadapi tuduhan bahwa ia memberikan keterangan palsu dan menghalangi proses persidangan Kongres, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun jika terbukti bersalah. Kedua dakwaan ini terkait dengan kesaksiannya di hadapan Komite Kehakiman Senat pada 30 September 2020.
Menanggapi dakwaan tersebut, Comey membuat pernyataan dalam video yang diunggah dalam laman instagramnya. “Hati saya hancur untuk Departemen Kehakiman, tetapi saya sangat percaya pada sistem peradilan federal, dan saya tidak bersalah. Jadi, mari kita adakan persidangan dan tetap beriman.”
Tim hukum Comey, yang dipimpin pengacara Patrick J. Fitzgerald, menegaskan bahwa Comey menolak seluruh dakwaan dan siap membuktikan ketidakbersalahannya di pengadilan.
Trump merayakan berita dakwaan tersebut dengan menulis “KEADILAN DI AMERIKA!” di media sosialnya, menambahkan bahwa Comey “telah sangat buruk bagi negara kita, begitu lama.”
Ini adalah pertama kalinya pemerintahan Trump sukses membawa salah satu musuh politiknya ke dakwaan dewan juri, setelah bertahun-tahun mengancam akan memenjarakan lawan sejak kampanye 2015.
Selain Comey, Departemen Kehakiman Trump juga sedang menyelidiki tokoh-tokoh lain yang dianggap menjadi ancaman, termasuk Jaksa Agung New York Letitia James dan John Bolton, mantan pejabat keamanan nasional di masa jabatan pertama Trump.
Proses hukum Comey mendapat pandangan skeptis dari Kantor Kejaksaan Federal Distrik Timur Virginia yang menangani kasus ini. Jaksa utamanya, Erik Siebert, mundur minggu lalu setelah membuat Trump marah karena ia mengaku ragu dengan kasus tersebut.
Menghadirkan gebrakan baru, Lindsey Halligan, pengganti Siebert yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat Gedung Putih dan pengacara pribadi Trump, secara personal mempresentasikan bukti-bukti kepada grand jury pada Kamis, tugas yang biasanya dilakukan oleh jaksa lini, bukan Jaksa Agung AS.
Para jaksa di kantor tersebut sebelumnya telah menyusun peringatan yang mendesak Halligan untuk tidak mencari dakwaan, dengan alasan kasus tersebut kekurangan bukti untuk menetapkan dugaan kuat bahwa kejahatan telah dilakukan.
Menggarisbawahi kelemahan kasus ini, grand jury pada Kamis menolak untuk mendakwa Comey atas tuduhan ketiga yang diusulkan, yakni memberikan pernyataan palsu kepada Kongres terkait pertanyaan mengenai pemilihan presiden 2016.
Dakwaan ini berdampak langsung pada keluarga Comey. Troy Edwards, menantu Comey, mengundurkan diri dari posisinya sebagai jaksa keamanan nasional senior pada Kamis, menyatakan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk menjunjung tinggi “sumpahnya pada Konstitusi dan negara.”
Maureen Comey, putri sulung Comey, telah dipecat dari pekerjaannya sebagai jaksa federal di Manhattan pada Juli lalu. Ia mengajukan gugatan awal bulan ini, dengan pengacaranya menyatakan dalam komplain bahwa ia dipecat “semata-mata hanya karena ayahnya adalah mantan Direktur FBI James B. Comey.”
Hubungan sengit antara Trump dan Comey telah berlangsung sejak awal masa jabatan pertama presiden. Trump memecat Comey sebagai direktur FBI pada 2017, beberapa hari setelah Comey secara publik mengkonfirmasi bahwa presiden sedang diselidiki terkait koneksi kampanye pemilihannya dengan Rusia.
Pemecatan Comey kemudian memicu penunjukan Robert Mueller, mantan kepala FBI lainnya, sebagai penasihat khusus untuk memimpin penyelidikan Rusia. Penyelidikan tersebut mengungkap berbagai kontak antara kampanye Trump dan pejabat Rusia, namun menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menetapkan bukti kriminal.
Norm Eisen, mantan pejabat etika pemerintah era Presiden Obama, mengecam keras tindakan itu. Ia mengatakan bahwa Donald Trump memerintahkan penuntutan pidana terhadap lawan-lawan politiknya, dan Departemen Kehakiman secara tidak jujur menuruti perintah itu. Menurutnya, dakwaan ini terlihat jelas sebagai penuntutan yang bersifat balas dendam dan tidak punya dasar kuat.
Dakwaan ini melanggar norma-norma yang telah berlangsung puluhan tahun yang berusaha melindungi penegakan hukum AS dari tekanan politik. Administrasi kedua Trump telah melakukan kampanye menyeluruh untuk merombak Departemen Kehakiman, yang menurut presiden telah digunakan sebagai senjata politik ketika ia meninggalkan jabatan pada 2021.
Saat ini, Trump sendiri sebelumnya menghadapi dakwaan federal terkait penanganan dokumen rahasia dan upaya membatalkan kekalahan pemilihannya pada 2020, namun kedua kasus tersebut telah dihentikan.
Kasus Comey diperkirakan akan menjadi ujian penting bagi independensi sistem peradilan Amerika dan norma-norma hukum yang telah lama dijaga dalam tradisi demokrasi AS.
