TERITORIAL.COM, JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 29 September-3 Oktober 2025 mencapai 10.482 anak per 4 Oktober 2025. JPPI menyerukan agar semua dapur MBG ditutup akibat tingginya korban keracunan.
Meski sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) memang telah menonaktifkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Senin, 29 September 2025. Namun, pada sepekan pascapenutupan sebagian SPPG, angka pekan tersebut justru lebih tinggi dari rata-rata korban MBG yang mencapai 1.531 anak/minggu.
“Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI dalam siaran pers.
JPPI menyebut bahwa SPPG yang sejauh ini ditutup hanyalah dapur yang diduga terlibat langsung dalam kasus keracunan. Sementara, ribuan dapur lain tetap beroperasi, seolah mengabaikan potensi bahaya yang sama. Padahal, JPPI sejak awal telah mendesak agar seluruh SPPG distop sementara. Sebab akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan. Mulai dari lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.
Ubaid juga menyampaikan pihaknya sejak awal mendesak agar seluruh SPPG dihentikan sementara untuk menyelesaikan akar masalah MBG. JPPI mencatat, sejumlah akar masalah MBG di balik kasus keracunan ini mulai dari lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.
JPPI serukan agar semua dapur MBG (SPPG) ditutup secara nasional sampai audit program dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan partisipatif agar jumlah korban dan keselamatan nyawa anak tidak terancam. Selain itu, JPPI juga mendesak agar adanya penghapusan kebijakan yang mewajibkan guru cicipi MBG dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dengan sadar membiarkan praktik berbahaya terus berlangsung.
Ubaid menegaskan ribuan korban keracunan MBG menunjukkan peristiwa ini tidak dapat disebut sebagai kelalaian, tetapi bentuk pembiaran dan pelanggaran tanggung jawab terhadap keselamatan anak.
“MBG ini seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap anak, bukan bukti abainya negara terhadap nyawa mereka. Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya. Janganlah jadikan anak sebagai kelinci percobaan MBG dengan mengatasnamakan program pemenuhan gizi,” ucap Ubaid.
