TERITORIAL.COM, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang mencari skema atau jalan keluar untuk pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.
Hal ini disampaikannya saat menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak mentah-mentah penggunaan pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang kereta cepat.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo.
Meskipun begitu, ia menjelaskan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung adalah moda transportasi umum yang harus didukung perkembangannya.
“Faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” jelas Prasetyo.
Saat itu, Prasetyo juga menyinggung wacana perpanjangan kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur.
“Justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta ke Surabaya,” ucap politikus Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya dengan tegas menolak terhadap opsi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibebankan kepada APBN.
Pernyataan tersebut sebagai respons pada usulan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria soal pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.
Purbaya menilai bahwa PT Danantara yang mengelola proyek ini, sudah memiliki manajemen sendiri dan dividen tahunan yang cukup besar.
“Kalau ini kan KCIC di bawah Danatara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” kata Purbaya.
Purbaya juga menjelaskan bahwa Danantara memperoleh deviden sebesar Rp80 triliun per tahun, yang seharusnya cukup untuk menangani masalah utang tanpa melibatkan APBN.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.
(*)
