TERITORIAL.COM, JAKARTA – Krisis politik di Madagaskar memuncak setelah Parlemen memakzulkan Presiden Andry Rajoelina.
Selain pemakzulan, militer juga mengambil alih kekuasaan, menyusul kritik keras dari kaum muda yang telah terjadi selama berminggu-minggu.
Warga Antananarivo bersorak riuh ketika mendengar kabar penggulingan presiden, sementara beberapa pihak masih bertanya-tanya siapa yang akan memimpin negara ke depannya.
Protes Kaum Muda dan Kekecewaan Publik
Gen Z menggelar unjuk rasa berminggu-minggu menuntut pemerintah menyediakan kebutuhan dasar, termasuk pasokan listrik dan air yang stabil.
Banyak warga menilai Rajoelina terlalu tunduk pada Prancis, bekas penguasa kolonial, dan menyia-nyiakan potensi negara.
Madagaskar yang kaya akan sumber daya mineral serta keanekaragaman hayati, termasuk produsen vanila terbesar di dunia, memicu frustrasi warga karena seharusnya negara bisa lebih makmur jika dikelola dengan baik.
“Dialah alasan mengapa kami menderita,” kata Eddy Bessa, seniman berusia 35 tahun, sambil merayakan bersama kerumunan dengan bendera Madagaskar terselip di rambut gimbalnya.
“Dialah alasan terjadinya korupsi. Dialah penyebab pengangguran. Dan dialah alasan mengapa negara kami kehilangan budaya sendiri,” lanjutnya.
Proses Pemakzulan Rajoelina
Selama pemungutan suara, anggota parlemen membacakan tuduhan terhadap Rajoelina, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, transaksi komersial ilegal, dan pemberian hadiah yang tidak pantas.
Masing-masing anggota parlemen memasukkan kertas suara ke kotak kardus, lalu seorang juru bicara membacakan hasilnya satu per satu.
Ketika tercapai ambang 105 suara yang diperlukan, mereka menyatakan pemakzulan Rajoelina sah dan menandai pemungutan suara presiden pertama sejak Madagaskar merdeka dari Prancis pada 1960.
Beberapa anggota parlemen bersorak, “Saya bebas dari belenggu saya,” menandai kemenangan simbolis atas pemerintahan sebelumnya.
Selain itu, Alban Menavolo, anggota Parlemen independen, mengatakan bahwa pengunjuk rasa Generasi Z bertindak tepat dengan menyuarakan keluhan mereka di jalanan, hingga anggota parlemen melaksanakan tanggung jawab mereka.
“Komunitas internasional perlu mengakui langkah-langkah militer saat ini karena mereka benar-benar memikirkan masa depan rakyat Madagaskar,” kata Alban.
Militer Ambil Alih
Setelah Parlemen menyetujui pemakzulan dengan suara mayoritas, pasukan militer segera memasuki istana kepresidenan.
Militer membubarkan lembaga-lembaga utama, termasuk Senat, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum, tetapi tetap mempertahankan Majelis Nasional.
Ribuan pemuda menari di jalanan, melambaikan bendera, dan mengekspresikan kegembiraan mereka.
Banyak warga percaya militer akan memimpin negara ke jalur yang benar, meski mereka tidak terlalu memikirkan masa depan.
“Hari ini adalah kemenangan,” kata Sandy Rasoarimalala, 33 tahun.
Tantangan Transisi Politik
Kolonel Michael Randrianirina mengumumkan pemerintahan transisi dua tahun akan melibatkan warga sipil dan menyelenggarakan referendum untuk konstitusi dan lembaga baru.
Di sisi lain, Rajoelina mempertanyakan legalitas pemakzulan dan menegaskan bahwa dirinya masih berkuasa.
Mantan Presiden Madagaskar juga mengeluarkan pernyataan menyebut tindakan hari ini sebagai “deklarasi ilegal yang dilakukan oleh faksi militer pemberontak.”
Implikasi Internasional
Krisis politik di Madagaskar menimbulkan implikasi internasional, karena negara ini sangat bergantung pada bantuan luar negeri.
Ketidakstabilan politik dapat membuat negara donor menunda atau menahan bantuan, sehingga mengganggu program pembangunan dan layanan publik.
Pengambilalihan kekuasaan militer juga berpotensi memicu isolasi diplomatik, termasuk pembekuan investasi asing dan menurunnya pengaruh Madagaskar di forum regional dan global.
Selain itu, ketidakstabilan dapat berdampak pada keamanan kawasan, seperti perdagangan ilegal, migrasi, dan konflik yang meluas di negara-negara tetangga.
Sementara itu, komunitas internasional akan menilai legitimasi pemerintahan militer dan mendorong kembalinya pemerintahan sipil, yang menentukan pengakuan politik, kerja sama ekonomi, dan investasi asing.
Negara kepulauan ini kini berada di persimpangan penting, dengan rakyat berharap transisi kekuasaan membawa perbaikan sekaligus menghindari gejolak lebih lanjut.
