TERITORIAL.COM, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa ia telah memberi wewenang kepada CIA (Central Intelligence Agency) untuk melakukan aksi rahasia di Venezuela. Langkah ini dianggap sebagai peningkatan tajam dalam kebijakan Washington terhadap pemerintahan Presiden Nicolás Maduro.
Apa yang Diotorisasi?
Surat keputusan rahasia (dikenal sebagai “presidential finding”) memungkinkan CIA melakukan operasi rahasia, termasuk kemungkinan operasi mematikan di dalam wilayah Venezuela dan kawasan Karibia.
Trump juga menyebut bahwa pihaknya mempertimbangkan operasi darat sebagai langkah berikutnya, meskipun belum dipastikan apakah CIA diberi kewenangan untuk menangkap Maduro langsung.
Menurut Trump, ada dua sebab utama mengapa ia mengambil keputusan ini, yang pertama yaitu karena Trump mengklaim bahwa Venezuela “mengosongkan penjara mereka” dan bahwa narapidana tersebut masuk ke Amerika Serikat melalui perbatasan terbuka.
Dan yang kedua, Pemerintah AS menuduh Venezuela sebagai pusat jalur pengiriman narkoba, terutama lewat laut, yang merugikan keamanan nasional AS.
Hadiah US$50 Juta
Pemerintah AS melalui Jaksa Agung Pam Bondi secara resmi menaikkan hadiah menjadi US$50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penuntutan Maduro atas tuduhan narkoba. Sebelumnya, hadiah ini berada di angka US$25 juta.
Tuduhan terhadap Maduro mencakup hubungan dengan kartel narkoba, termasuk Tren de Aragua, serta dugaan penyelundupan kokain dan narkotika jenis lainnya.
Respon dan Kontroversi
Venezuela mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional dan menyebutnya sebagai upaya pergantian rezim. Menteri Luar Negeri Venezuela, Yván Gil, menolak tuduhan AS dan menyebut hadiah US$50 juta itu “menyedihkan” dan sebuah propaganda politik.
Kelompok HAM & beberapa negara menyuarakan kekhawatiran bahwa operasi seperti ini dapat melanggar hukum internasional, terutama terkait penggunaan kekuatan tanpa persetujuan yang jelas, pelaporan, serta pengawasan.
Bahkan, Kongres AS, baik dari partai Republik maupun Demokrat, juga mempertanyakan legalitas dan batas pengawasan dari kebijakan baru ini.
Sejak awal September 2025, militer AS dilaporkan telah melakukan sedikitnya lima serangan terhadap kapal yang dianggap terlibat dalam penyelundupan narkoba di kawasan Karibia. Empat dari kapal-kapal tersebut diklaim berasal dari Venezuela. Korban tewas akibat serangan ini mencapai sekitar 27 orang.
Sejumlah pihak mendesak agar AS memperjelas batasan dan mekanisme pengawasan dari sistem operasi maritim ini, karena ada risiko memuncaknya konflik atau salah sasaran.
Secara hukum internasional, tindakan seperti operasi militer atau operasi mematikan di wilayah asing tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip kedaulatan negara dan aturan PBB.
