Nasional

Pertemuan Wiranto- SBY, Moeldoko : Terkait Stabilitas Politik

Jakarta, Teritorial.Com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai pertemuan Menko Polhukam Wiranto dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait stabilitas politik.

Moeldoko mengatakan hal itu tepat lantaran Wiranto memang memiliki tugas yang membidangi persoalan politik.

“Saya pikir tugas beliau Menko Polhukam, sebagai menteri membidangi persoalan politik bahwa negara akan bisa membangun dengan baik apabila memiliki stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan,” kata Moeldoko di kantor KSP, kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Moeldoko mengatakan Wiranto memiliki tugas menjaga stabilitas politik di tengah kontestasi pilkada serentak dan menjelang Pilpres 2019.

“Pesta demokrasi sedang berjalan menuju ke sana, maka hal yang perlu dibangun bagaimana membawa keseimbangan baru, ekuilibrium yang dinamis sehingga dalam pesta demokrasi semua berjalan tenang. Bagaimana membangun komunikasi politik dengan baik,” ucapnya

Namun demikian, Moeldoko tidak mengetahui ,secara pasti substansi isi pertemuan Wiranto dengan SBY.

“Tapi setidaknya adalah bagaimana kalau koalisi bisa terbangun kembali, maka secara otomatis bahwa pesta demokrasi berjalan lancar,” terangnya.

Terkait koalisi untuk mendukung Jokowi di 2019, Moeldoko melihat hal tersebut masih sangat dinamis. Koalisi dengan siapa pun masih bisa dilakukan. Namun belum ada kesimpulan terkait adanya calon tunggal di Pilpres 2019.

“Saya pikir belum ada kesimpulan di sana, tapi terbangun sebuah koalisi yang semakin kuat ya itu tujuannya,” ucapnya

Rosito Elviana

About Author

You may also like

Nasional

Munas NU Sepakat Tingkatkan Kontribusi Memperkokoh Nilai Kebangsaan

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Musyawarah Besar NU dari waktu ke waktu selalu memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia. Tema
Nasional

Kedubes AS sampaikan penolakan Panglima TNI kesalahan administratif

Jakarta, Teritorial.com- Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta menyampaikan bahwa penolakan masuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayah AS