TERITORIAL.COM, JAKARTA – Selama dua dekade terakhir, masyarakat Jakarta menikmati tarif Transjakarta yang sangat terjangkau, yakni Rp 3.500 per perjalanan. Namun, harga murah ini tidak mencerminkan biaya operasional sebenarnya, karena ada subsidi besar yang ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Berdasarkan data Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), setiap kali penumpang membayar Rp 3.500, Pemprov DKI menanggung kekurangannya sekitar Rp 10.000–Rp 15.000 per perjalanan, tergantung rute dan jenis armada.
Selisih ini merupakan bagian dari subsidi Public Service Obligation (PSO) yang diberikan agar transportasi umum tetap terjangkau.
Jika tanpa subsidi, tarif ideal Transjakarta di Jabodetabek sebenarnya mencapai Rp 15.000 per perjalanan.
Subsidi ini diberikan agar masyarakat lebih mudah beralih ke transportasi publik dan membantu mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek.
Tarif Transjakarta Tidak Naik Selama 20 Tahun
Sejak mulai beroperasi pada 15 Januari 2004, tarif Transjakarta awalnya Rp 2.000 per perjalanan.
Setahun kemudian, melalui SK Gubernur DKI No. 1912/2005, tarif dinaikkan menjadi Rp 3.500 dan tidak pernah berubah hingga kini.
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebelumnya telah mendorong Pemprov DKI untuk menyesuaikan tarif, mengingat tarif yang tidak naik sejak 2005 sudah jauh dari biaya operasional sebenarnya.
Ketua DTKJ, Haris Muhammadun, mengatakan bahwa hasil kajian terkait Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat menunjukkan warga siap menerima penyesuaian tarif.
Saat ini, tim teknis dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI bersama DTKJ masih menyiapkan kajian lebih rinci terkait rencana kenaikan tarif ini.
Penyesuaian Tarif Tidak Bisa Dihindari
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan kenaikan tarif Transjakarta akan diumumkan pada waktu yang tepat.
Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak bisa terus menanggung seluruh beban subsidi, apalagi dengan adanya kebijakan pembebasan tarif untuk 15 golongan masyarakat, termasuk ASN, TNI-Polri, pelajar, dan lansia.
“Pemerintah Jakarta sudah membebaskan 15 golongan masyarakat agar bisa naik Transjakarta gratis. Namun, tidak mungkin pemerintah menanggung seluruh penduduk Jakarta dan Jabodetabek,” ujar Pramono, Senin (27/10/2025) di Blok M, Jakarta Selatan.
Subsidi Meningkat, Pelayanan Terus Ditingkatkan
Pada 2025, Pemprov DKI menambah alokasi subsidi Transjakarta hingga Rp 300–400 miliar. Dana ini digunakan untuk membuka rute baru, memperluas jangkauan Transjabodetabek, serta menambah armada bus listrik.
Pramono menegaskan, penyesuaian tarif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan layanan publik sekaligus keseimbangan fiskal daerah.
Meski ada kenaikan, tarif Transjakarta dipastikan tetap lebih rendah dibandingkan transportasi umum di daerah lain seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
“Tarif Transjakarta tetap lebih murah dibandingkan di daerah lain, meskipun ada penyesuaian,” jelasnya.
