TERITORIAL.COM, JAKARTA – Polemik mengenai utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh akhirnya menemukan solusi tegas langsung dari puncak kepemimpinan negara. Setelah sempat terjadi tarik-ulur dan penolakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggunakan APBN, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan secara langsung akan mengambil alih tanggung jawab perihal pelunasan utang proyek strategis tersebut.
Tak hanya menjamin pembayaran, Presiden Prabowo juga mengungkapkan sumber dana unik yang akan digunakan: uang rampasan yang dikembalikan oleh para koruptor.
Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025), Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah mampu dan akan membayar utang Whoosh.
Prabowo menegaskan bahwa utang Whoosh akan dibayar sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Dana tersebut, katanya, akan berasal dari penghematan uang negara, khususnya uang yang tadinya dikorupsi dan berhasil dikembalikan kepada negara. Penegasan ini sekaligus menjadi komitmen kuatnya untuk memberantas kebocoran dan korupsi.
Kepala Negara juga meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) sebagai induk konsorsium BUMN yang menanggung kerugian tidak perlu khawatir. Ia mengaku telah mempelajari masalah ini dan memastikan tidak ada masalah serius.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
Prabowo meminta agar polemik utang KCIC/Whoosh tidak hanya dihitung dari aspek untung dan rugi semata. Ia menekankan bahwa proyek transportasi publik harus dilihat dari manfaat besar yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Whoosh adalah tanggung jawab pemerintah karena termasuk dalam mekanisme Public Service Obligation (PSO), sebuah kewajiban pelayanan publik yang tidak selalu mementingkan laba.
Pengurangan kemacetan, penurunan polusi, dan percepatan waktu tempuh menjadi manfaat utama yang harus diperhatikan. Ia juga mencontohkan bahwa pemerintah selama ini memberikan subsidi tiket kereta kepada masyarakat (Menhub menyebut subsidi mencapai 60% dari harga tiket), yang membuktikan kehadiran negara dalam menyediakan transportasi murah.
Meskipun PT PSBI, entitas anak KAI, mencatatkan kerugian hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024 (setara rugi sekitar Rp 11,493 miliar per hari), Presiden Prabowo menyatakan hal ini tidak perlu diributkan karena ia telah mengambil alih tanggung jawab.
“Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” tegasnya.
Prabowo mengakhiri pernyataannya dengan pesan agar publik tidak mempolitisasi isu utang Whoosh, karena pemerintah mampu dan kuat untuk menanggungnya.
(*)
