TERITORIAL.COM, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya menyetujui pembentukan International Stabilization Force (ISF) untuk memulihkan keamanan di Gaza.
Keputusan ini muncul setelah eskalasi kekerasan berkepanjangan yang memperburuk kondisi kemanusiaan, sehingga komunitas internasional menilai intervensi terkoordinasi sebagai langkah mendesak untuk mencegah krisis semakin meluas.
Peran ISF dalam Pemulihan Keamanan
Dalam resolusi yang disahkan, DK PBB menetapkan mandat selama dua tahun bagi ISF untuk melaksanakan berbagai tugas strategis.
Pasukan ini bertindak sebagai enforcement force, bukan pasukan penjaga perdamaian PBB konvensional. Oleh sebab itu, ISF memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas Gaza.
ISF akan mengamankan perbatasan, melindungi warga sipil, dan memastikan jalur bantuan kemanusiaan tetap terbuka.
Selain itu, pasukan ini akan menjalankan tugas berat berupa demiliterisasi Gaza, termasuk melucuti kelompok bersenjata non-negara dan menghancurkan infrastruktur militer ilegal yang berpotensi memicu konflik baru.
ISF juga akan membina dan melatih kepolisian Palestina sebagai fondasi keamanan jangka panjang.
Pembentukan Dewan Perdamaian sebagai Pemerintahan Transisi
Selanjutnya, DK PBB juga menyetujui pembentukan Board of Peace sebagai administrasi teknokrat sementara di Gaza. Dewan ini akan mengelola wilayah tersebut selama masa transisi hingga 2027.
Dengan adanya lembaga ini, PBB berupaya memastikan tidak terjadi kekosongan pemerintahan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem.
Dewan Perdamaian akan mengawasi tata kelola sambil mempersiapkan struktur pemerintahan Palestina yang lebih stabil, sehingga perannya menjadi krusial sebagai landasan politik sebelum otoritas resmi kembali memimpin.
Respons Beragam dari Negara Anggota
Keputusan ini memicu berbagai reaksi di tingkat internasional, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan sejumlah negara Arab yang langsung menyampaikan dukungan penuh. Mereka menilai ISF sebagai langkah konkret untuk meredam konflik dan memperbaiki kondisi kemanusiaan yang memburuk.
Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menyatakan sikap hati-hati. Keduanya meminta penjelasan lebih detail mengenai mekanisme pengawasan dan batas kewenangan ISF agar operasi tidak dianggap sebagai intervensi berlebihan terhadap kedaulatan Palestina. Meski begitu, mereka tidak mengajukan veto sehingga resolusi tetap lolos.
Dampak Internasional dan Implikasi Regional
Keputusan pembentukan ISF membawa dampak besar bagi Timur Tengah karena, jika misi berjalan efektif, stabilitas Gaza dapat pulih dan peluang rekonstruksi serta dialog politik semakin terbuka.
Namun, apabila pasukan internasional menghadapi perlawanan kelompok bersenjata, ketegangan baru bisa muncul dan mempengaruhi dinamika regional.
Di tingkat global, langkah ini menunjukkan kembalinya peran PBB dalam menangani isu Gaza secara lebih proaktif.
Resolusi tersebut juga memunculkan kembali pembahasan mengenai solusi dua negara serta masa depan Palestina dalam sistem internasional.
Bagi Indonesia, keputusan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat diplomasi melalui dukungan politik maupun operasi kemanusiaan di bawah mandat resmi PBB.
Oleh karena itu, perhatian dunia kini tertuju pada implementasi ISF. Keberhasilan atau kegagalan pasukan internasional ini akan sangat mempengaruhi masa depan Gaza dan stabilitas kawasan dalam beberapa tahun mendatang.
