TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pada Rabu, 26 November 2025, militer di Guinea-Bissau, Afrika Barat menyatakan telah mengambil alih kekuasaan penuh, mencopot jabatan Umaro Sissoco Embaló sebagai presiden, serta menahan sejumlah pejabat tinggi negara.
Dilansir dari Sky News, sekelompok perwira yang menamakan diri High Military Command for the Restoration of Order (Komando Militer Tinggi untuk Pemulihan Ketertiban), mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih seluruh pemerintahan sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Penangkapan tidak hanya menyangkut Embaló, tapi juga termasuk sejumlah pejabat tinggi seperti Kepala Staf Militer dan Menteri Dalam Negeri, serta tokoh oposisi utama.
Kronologi Singkat
Pemilihan umum presiden dan legislatif digelar pada Minggu, 23 November 2025. Dalam pemilu tersebut, Embaló bersaing dengan kandidat oposisi utama, Fernando Dias.
Keduanya, Embaló dan Dias, sempat mengklaim kemenangan. Hasil resmi dijadwalkan diumumkan Kamis (27 November).
Namun sehari sebelum hasil resmi, tepatnya Rabu siang, terdengar suara tembakan di dekat istana presiden dan gedung pemerintahan. Tentara kemudian mensterilkan jalan utama menuju kompleks pemerintahan.
Kemudian, pihak militer menyatakan bahwa proses pemilu dihentikan serta semua institusi pemerintahan dibubarkan sementara. Semua perbatasan darat, laut, dan udara ditutup, media diberhentikan, dan jam malam diberlakukan.
Dilansir dari Al Jazeera News, komando militer mengklaim telah membongkar rencana yang dapat mengguncang stabilitas nasional. Mereka menuding bahwa konspirasi itu melibatkan politisi, bos perdagangan narkoba, warga nasional maupun asing, dengan tujuan memanipulasi hasil pemilu dan mengacaukan tatanan konstitusional.
Militer juga menyebut telah menemukan sejumlah senjata perang sebagai bagian dari upaya tersebut, sehingga intervensi militer dinilai perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Konteks Politik dan Sejarah
Negara kecil di Afrika Barat ini memang sudah berulang kali mengahdapi krisis politik. Sejak merdeka dari Portugal pada 1974, Guinea-Bissau telah mengalami beberapa kudeta dan upaya kudeta.
Pada pemilu 2019, proses pengumuman hasil sempat menimbulkan krisis karena dua kandidat sama-sama mengklaim kemenangan.
Beberapa tahun terakhir, ketegangan makin meningkat. Partai oposisi utama, PAIGC, yang dulu sangat berpengaruh, justru tidak diizinkan ikut pemilu 2025 dengan alasan terlambat mendaftar. Keputusan ini memunculkan dugaan bahwa pemerintahan Embaló sengaja mengatur aturan demi mempertahankan kekuasaan.
Masalah bertambah serius ketika pada 2023, Embaló membubarkan parlemen dan mulai memerintah menggunakan dekrit tanpa persetujuan lembaga legislatif. Langkah itu makin memperlebar jarak antara pemerintah dan kelompok oposisi, sekaligus memperburuk iklim demokrasi di negara tersebut.
Pihak militer beralasan bahwa tindakan mereka diperlukan untuk mencegah situasi negara semakin kacau.
Namun, pengambilalihan kekuasaan ini justru menimbulkan kekhawatiran besar, terutama karena pemilu sebelumnya juga diwarnai kekerasan, proses penghitungan suara yang lamban, dan rekam jejak kudeta yang sudah berulang kali terjadi di Guinea-Bissau.
Dari luar negeri, berbagai pihak, termasuk negara tetangga dan organisasi kawasan, meminta agar prinsip demokrasi tetap dijunjung serta hak-hak warga dilindungi.
Di sisi lain, penghentian pengumuman hasil pemilu dan pembubaran lembaga negara berpotensi membuat negara tanpa kepemimpinan yang jelas.
Kondisi ini bisa memicu konflik internal dan mempersulit masuknya bantuan internasional ke negara yang sudah lama bertarung dengan kemiskinan ekstrem dan jaringan perdagangan narkoba.
