TERITORIAL.COM, JAKARTA — Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, secara resmi meminta Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) membantunya melawan tekanan AS.
Maduro dengan tegas menuduh pemerintahan Presiden Donald Trump berusaha merebut cadangan minyak Venezuela, yang merupakan cadangan terbesar di dunia.
Langkah ini segera meningkatkan risiko geopolitik di kawasan Karibia yang mengancam ketidakstabilan akibat eskalasi permusuhan antara kedua negara.
Seruan Mendesak untuk Dukungan OPEC
Pada Minggu (30/11/2025), Maduro mengirimkan surat kepada anggota OPEC, yang menegaskan serangan AS semakin meningkat dan mengancam stabilitas pasar energi internasional.
Lebih lanjut, Maduro meminta dukungan terbaik dari mereka semua untuk menghentikan “agresi” ini. Panggilan ini menunjukkan upaya Caracas untuk memobilisasi sekutu-sekutu energinya dalam menghadapi permusuhan AS.
Maduro secara eksplisit menyampaikan urgensi ini melalui surat yang dipublikasikan oleh stasiun penyiaran pemerintah, TeleSUR:
“Saya berharap bisa mengandalkan dukungan terbaik dari Anda semua untuk menghentikan agresi ini. Serangan ini semakin meningkat dan mengancam stabilitas pasar energi internasional, baik untuk negara produsen maupun konsumen,” tulis Maduro.
Seruan ini menyoroti peran Venezuela sebagai salah satu pendiri OPEC dan menggarisbawahi bahwa konflik bilateral ini telah melampaui batas-batas politik semata, mendorong potensi dampak ekonomi global.
Klaim AS Menutup Wilayah Udara Venezuela
Sementara itu, permintaan bantuan ini mengikuti pernyataan kontroversial Presiden Trump di platform media sosial Truth Social.
Trump menyatakan bahwa wilayah udara di atas dan di sekitar Venezuela “ditutup seluruhnya.”
“Kepada semua maskapai penerbangan, pilot, pengedar narkoba, dan pedagang manusia, mohon anggap wilayah udara di atas dan di sekitar Venezuela sebagai ditutup seluruhnya,” tulis Trump.
Pernyataan tanpa penjelasan rinci ini segera ditanggapi oleh pemerintah Venezuela sebagai bentuk ancaman kolonialis.
Caracas merespons dengan keras dan mengecam penggunaan kekuatan militer yang disebutnya mematikan terhadap wilayah dan kedaulatan negara. Mereka memandang tindakan ini sebagai provokasi langsung terhadap kedaulatan udara Venezuela.
Tudingan Pengerahan Militer untuk Menguasai Minyak
Sebagai tanggapan atas manuver militer AS di perairan Karibia, Caracas menuduh AS menggunakan peningkatan aktivitas militernya sebagai kedok untuk menguasai sumber daya minyak dan gas Venezuela.
AS mengerahkan kekuatan militer besar-besaran, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford, sejumlah kapal perang, dan jet tempur F-35, ke kawasan tersebut. Sebaliknya, Gedung Putih berdalih operasi itu bertujuan memberantas perdagangan narkoba.
Namun demikian, banyak pengamat meragukan alasan tersebut, karena data resmi AS membuktikan Venezuela bukan merupakan sumber utama narkotika yang masuk ke Amerika Serikat.
Oleh karena itu, pemerintah Venezuela bersikeras bahwa pengerahan militer ini hanyalah upaya terselubung untuk mengamankan kepentingan energi AS.
Sanksi Melumpuhkan Sektor Energi
Meskipun negara pendiri OPEC ini memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, mencapai 303 miliar barel pada tahun 2023, sanksi ekonomi yang AS jatuhkan selama masa jabatan pertama Trump secara signifikan melumpuhkan sektor energi vital negara itu.
Sebagai contoh, ekspor minyak mentah Venezuela mencatat nilai yang jauh di bawah potensi riilnya.
Oleh karena itu, dukungan dari OPEC menjadi krusial bagi Caracas untuk mengurangi tekanan ekonomi dan diplomatik yang sedang mereka hadapi.
Konflik ini menegaskan bahwa perang sumber daya dapat mengancam stabilitas regional dan menuntut intervensi internasional.
