TERITORIALCOM, JAKARTA – Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor konveksi masih dihadapkan dengan tantangan besar dalam mengakses modal.
Salah satunya skema pembiayaan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Investasi Permanen Kecil (KIPK), belum menjangkau sepenuhnya kebutuhan pelaku usah kecil.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengungkapkan bahwa banyak anggota asosiasi yang belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut akibat terkendala persyaratan administratif dan agunan.
“Kami, Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), masih menghadapi tantangan besar dalam hal permodalan. Program KUR dan KIPK yang disediakan pemerintah tidak dapat dinikmati oleh banyak pelaku usaha kecil menengah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan,” ujar Nandi dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Nandi juga menilai bahwa sebagian besar pelaku konveksi skala kecil tidak memiliki agunan yang memadai, catatan keuangan yang rapi, maupun pengalaman mengelola usah dalam skala besar.
Hal ini membuat mereka sulit untuk mengakses pembiayaan formal dari perbankan.
Tak hanya itu, Nandi juga menambahkan bahwa kebutuhan akan dukungan permodalan semakin mendesak mengingat banyak IKM konveksi yang gulung tikar sejak pandemi Covid-19.
Kemudian, pelaku usaha lokal juga dihadapkan dengan persaingan masuknya produk impor ilegal yang menekan pasar domestik.
“Kami berharap pemerintah dapat menciptakan program permodalan yang tepat sasaran, mengingat banyak IKM yang sudah gulung tikar semenjak Covid-19 dan kalah saing dari impor ilegal,” ucapnya.
Ia menilai bahwa saat ini pemerintah telah mulai mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Akan tetapi, kebijakan ini perlu diimbangi dengan dukungan permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pelaku usaha mampu memenuhi permintaan pasar.
“Market sudah didukung pemerintah untuk domestik, maka dari itu pelaku sudah pasti butuh modal dan SDM yang berdaya saing,” kata Nandi.
Kemudian, Nandi menekankan bahwa pelaku konveksi tidak ingin bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.
Kendati demikian, dukungan awal dinilai penting agar pelaku usaha bisa mengembangkan potensi dan berdiri secara mandiri.
Bukan hanya permodalan, IPKB juga mendorong adanya bantuan teknis dan pelatihan bagi pelaku IKM konveksi.
Menurut Nandi, peningkatan kapasitas usaha menjadi kunci agar industri tekstil dan konveksi nasional mampu bersaing di pasar global.
“Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi kami dan memberikan solusi yang tepat. Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan industri tekstil dan konveksi di Indonesia,” tegasnya.
(*)
