JAKARTA, TERITORIAL.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima audiensi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis percepatan program perumahan rakyat di daerah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, serta Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat pembiayaan dan pelaksanaan program perumahan nasional.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Kementerian PKP akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu dan Maluku Utara dalam waktu dekat. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi program perumahan di lapangan sekaligus memastikan kebijakan pusat berjalan efektif di daerah.
Agenda utama pertemuan difokuskan pada percepatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi, Kredit Program Perumahan, serta penguatan pembiayaan mikro perumahan sebagai upaya melawan praktik rentenir melalui sinergi antara SMF dan PNM.
Menteri PKP mengungkapkan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan peningkatan signifikan kuota BSPS hingga mencapai 400 ribu unit, melonjak jauh dari realisasi sebelumnya yang berada di kisaran 45 ribu unit. Selain itu, pemerintah juga akan memfokuskan intervensi di 100 kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, dengan alokasi awal minimal 100 unit BSPS per daerah.
“Kami ingin perumahan rakyat itu mudah, cepat, dan murah. Tidak hanya rumahnya, tetapi juga harus terintegrasi dengan fasilitas publik dan sumber penghidupan masyarakat,” tegas Menteri PKP.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP juga mendorong pengembangan kawasan hunian strategis yang berdekatan dengan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, kawasan industri, serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus menekan biaya mobilitas warga.
Isu transparansi pelaksanaan BSPS turut menjadi perhatian. Menteri PKP menjelaskan bahwa mekanisme Pemilihan Toko Terbuka akan diterapkan untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Provinsi Maluku Utara direncanakan menjadi proyek percontohan sosialisasi kebijakan ini, sebagai langkah perlindungan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan program bedah rumah dengan dukungan Baznas serta melibatkan toko bangunan lokal. Langkah tersebut dinilai efektif dalam menekan biaya pembangunan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyediaan perumahan rakyat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
