TERITORIAL.COM, JAKARTA – Wacana mengenai sebuah entitas bernama “Board of Peace” yang mengusung dana fantastis sebesar $1 miliar (sekitar Rp15 triliun) telah memicu perdebatan serius di kalangan pengamat dan masyarakat.
Analisis tajam dari Irsyad Mohammad, seorang penulis dan pengamat sosial, menyoroti bahwa di balik gelontoran dana raksasa tersebut, Indonesia justru dihadapkan pada realita pahit yang kompleks, menuntut introspeksi mendalam alih-alih sekadar penerimaan atas janji perdamaian.
Isu ini pertama kali diangkat melalui platform Kumparan, di mana esai kritis Irsyad Mohammad menggugah publik untuk tidak hanya terpukau oleh angka, namun juga mempertanyakan relevansi dan efektivitas proyek-proyek perdamaian yang digagas dengan skala sebesar itu di tengah berbagai persoalan fundamental yang masih membelit bangsa.
Latar Belakang “Board of Peace” dan Dana Raksasa
Konsep “Board of Peace”, meski namanya mengundang harapan akan stabilitas dan keharmonisan, belum dijelaskan secara gamblang mengenai struktur, tujuan spesifik, dan mekanisme kerjanya di Indonesia. Namun, keberadaan dana $1 miliar yang menyertainya secara otomatis menempatkannya dalam sorotan.
Angka nominal yang setara dengan sekitar 15 triliun Rupiah ini bukan hanya nominal biasa; ia merepresentasikan potensi intervensi skala besar yang dapat membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana pengelolaannya.
Dalam konteks global, inisiatif perdamaian dengan dukungan dana besar seringkali muncul dari berbagai lembaga donor, organisasi internasional, atau bahkan konsorsium swasta.
Namun, menurut perspektif yang diulas oleh Irsyad Mohammad, pertanyaan krusial yang harus diajukan adalah: apakah dana sebesar ini akan benar-benar menyentuh akar permasalahan di Indonesia, ataukah justru berpotensi menjadi proyek elitis yang terpisah dari denyut nadi rakyat?
Realita Pahit Indonesia yang Belum Tersentuh
Irsyad Mohammad secara tegas menggarisbawahi bahwa Indonesia, dengan segala potensi dan kompleksitasnya, masih dihadapkan pada sejumlah realita pahit yang membutuhkan perhatian serius. Realita ini mencakup:
Ketimpangan Ekonomi dan Sosial: Disparitas antara si kaya dan si miskin, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok etnis atau agama, masih menjadi sumber ketegangan yang laten.
Konflik Sosial Sporadis: Meskipun Indonesia relatif stabil, konflik-konflik lokal berbasis sumber daya, identitas, atau politik seringkali masih muncul dan memerlukan penanganan komprehensif.
Permasalahan Lingkungan Hidup: Degradasi lingkungan, deforestasi, dan bencana alam yang kian sering terjadi turut memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat rentan.
Tantangan Birokrasi dan Korupsi: Tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya bersih dan efektif dapat menghambat implementasi program-program perdamaian yang digagas.
Menurut pandangan Irsyad Mohammad, jika “Board of Peace” hanya berfokus pada pendekatan permukaan atau sekadar menggelar seminar dan lokakarya tanpa menyentuh akar persoalan struktural, maka dana $1 miliar tersebut berisiko menjadi sia-sia atau bahkan menciptakan ketergantungan baru.
Mempertanyakan Prioritas dan Efektivitas
Kritik Irsyad Mohammad menyiratkan kekhawatiran akan adanya “misplaced priorities” atau penempatan prioritas yang keliru. Apakah pendekatan “perdamaian” melalui entitas eksternal dengan dana besar ini benar-benar menjawab akar masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan di Indonesia? Atau jangan-jangan, dana sebesar itu lebih efektif jika dialokasikan untuk memperkuat institusi lokal, memberdayakan komunitas akar rumput, atau investasi pada pendidikan dan kesehatan yang merata?
Penting untuk menganalisis apakah fokus “Board of Peace” akan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia yang telah digariskan. Transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana, akuntabilitas, serta pelibatan aktif dari pemangku kepentingan lokal menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap sen yang digelontorkan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Ancaman Tarif Trump Sirna, Ekonom Sarankan RI Tak Perlu Ratifikasi Perjanjian Dagang
Menuju Solusi yang Berkelanjutan
Esai kritis dari Irsyad Mohammad ini berfungsi sebagai pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk bersikap skeptis secara konstruktif terhadap janji-janji muluk yang disertai dana besar. Pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan ketat dari DPR serta lembaga pengawas lainnya tidak bisa ditawar lagi.
Pada akhirnya, perdamaian yang sejati dan berkelanjutan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang diinvestasikan, melainkan dari sejauh mana inisiatif tersebut mampu memberdayakan masyarakat, mengatasi ketidakadilan, dan membangun kohesi sosial dari bawah ke atas.
Dana $1 miliar seharusnya menjadi katalisator perubahan nyata, bukan sekadar simbol atau proyek yang terpisah dari denyut nadi rakyat Indonesia. Tantangan besar kini terletak pada bagaimana Indonesia dapat mengarahkan potensi dana sebesar itu agar benar-benar dapat mengatasi realita pahit yang masih membayangi, demi masa depan yang lebih adil dan damai bagi seluruh warganya.
