JAKARTA, TERITORIAL.com – Pemerintah pusat terus mendorong percepatan penyediaan hunian layak di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah penyaluran sekitar 11.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT Taspen menjadi kunci untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.
“Penyediaan perumahan tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat agar akses pembiayaan semakin luas dan pembangunan hunian layak bisa dipercepat,” ujar Maruarar dalam pertemuan strategis di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, alokasi BSPS di NTT akan ditingkatkan dengan target minimal 500 unit per kabupaten/kota. Dengan jumlah 22 kabupaten/kota, total bantuan yang disiapkan mencapai sekitar 11.000 unit.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan tenaga kerja dan penggunaan material lokal.
Di sisi lain, Komisaris Utama Taspen Fary Djemy Francis menyatakan dukungan perusahaan dalam menyediakan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Kami berkomitmen menghadirkan kemudahan pembiayaan agar ASN dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga pembiayaan menjadi faktor penting dalam mengatasi backlog perumahan di wilayah tersebut.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah di NTT.
