TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,9 hingga 7,5 persen pada tahun 2027. Target tersebut dinilai menjadi salah satu sasaran besar dalam upaya mempercepat pembangunan nasional sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi di tengah tantangan global yang masih penuh ketidakpastian.
Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pencapaian target tersebut tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kontribusi aktif dari seluruh daerah di Indonesia. Menurutnya, pembangunan berbasis potensi wilayah menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.
“Dalam catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9—7,5% tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pemerintah pun menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung target tersebut. Sedikitnya terdapat 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dibagi ke dalam delapan klaster utama. Fokus program itu meliputi ketahanan pangan, energi, dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi desa, hingga pengurangan angka kemiskinan.
Pemerintah siapkan anggaran dan kolaborasi investasi
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan fiskal yang cukup besar. Juda Agung menjelaskan bahwa anggaran negara akan diarahkan terutama untuk mendukung penyediaan barang publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan Danantara serta sektor swasta, khususnya dalam pembiayaan proyek strategis yang memerlukan dukungan penjaminan maupun investasi jangka panjang.
“…sehingga kolaborasi pemerintah, Danantara, dan sektor swasta ini bisa mendorong pertumbuhan di delapan klaster tadi,” ujar Juda.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp625,28 triliun untuk mendukung PKPN pada 2027. Nilai tersebut setara sekitar 45,7 persen dari total pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2027 yang mencapai Rp1.370,3 triliun.
Jumlah itu meningkat dibandingkan alokasi tahun 2026 yang berada di kisaran Rp530,12 triliun. Kenaikan tersebut disebut sebagai bentuk fokus pemerintah dalam memperkuat program prioritas nasional serta mendukung fondasi pembangunan jangka panjang.
Pengusaha dan ekonom nilai target terlalu ambisius
Meski pemerintah optimistis, sejumlah kalangan pengusaha dan ekonom menilai target pertumbuhan hingga 7,5 persen cukup berat untuk dicapai dalam kondisi global saat ini. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Anggawira, mengatakan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen saja sudah membutuhkan upaya besar di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
“Dalam situasi seperti ini, menjaga pertumbuhan stabil di atas 5% saja sebenarnya sudah membutuhkan effort yang besar,” kata Anggawira kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, dunia usaha pada dasarnya siap mendukung target pemerintah, asalkan didukung regulasi yang jelas, insentif yang tepat sasaran, biaya logistik dan energi yang kompetitif, serta iklim investasi yang kondusif.
Pandangan serupa disampaikan analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita. Ia menilai target pertumbuhan mendekati 7,5 persen masih terlalu optimistis apabila tidak dibarengi transformasi struktural besar dalam ekonomi nasional.
Ronny memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan masih berada di kisaran 5 hingga 5,5 persen dalam skenario moderat. Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus mengejar angka pertumbuhan tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
“Indonesia perlu keluar dari jebakan itu,” pungkasnya.
