TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan diplomat dan pegawai sipil. Langkah tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk upaya Washington dalam menangani konflik dengan Iran dan perang berkepanjangan di Ukraina.
Dilansir CNN, hampir 250 petugas layanan luar negeri diberhentikan hanya melalui email singkat tanpa penjelasan panjang. Dalam pesan tersebut tertulis, “Pemutusan hubungan kerja Anda akan berlaku hari ini,” serta ucapan terima kasih atas pengabdian mereka selama bekerja di Departemen Luar Negeri.
Kebijakan pengurangan pegawai atau reduction in force (RIF) yang mulai dijalankan sejak Juli tahun lalu juga berdampak pada lebih dari 1.000 pegawai negeri sipil. Beberapa kantor strategis bahkan disebut dibubarkan sepenuhnya, termasuk unit yang sebelumnya menangani isu energi dan diplomasi kawasan Timur Tengah.
Mantan pejabat diplomatik menilai langkah tersebut dapat melemahkan kemampuan Amerika Serikat dalam menghadapi berbagai konflik internasional. Banyak diplomat senior memilih pensiun lebih awal karena merasa tidak lagi memiliki peluang promosi atau penempatan strategis di era pemerintahan Trump.
“Jumlah orang yang memilih untuk pergi sangat banyak dan belum pernah terjadi sebelumnya,” kata David Kostelancik, yang pensiun setelah 36 tahun di dinas luar negeri.
Data dari Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika memperkirakan sekitar 2.000 diplomat meninggalkan Departemen Luar Negeri sepanjang tahun lalu. Kondisi itu membuat lebih dari 100 posisi duta besar Amerika Serikat di berbagai negara masih kosong, termasuk di kawasan Timur Tengah, Rusia, hingga Ukraina.
Kekhawatiran Melemahnya Diplomasi Amerika Serikat
Sejumlah mantan diplomat menilai pemerintahan Trump kini lebih mengandalkan lingkaran dekat presiden dibanding diplomat karier dalam menangani negosiasi internasional penting. Beberapa pembicaraan strategis terkait Iran hingga Ukraina bahkan disebut lebih banyak dipimpin oleh rekan bisnis maupun anggota keluarga Trump.
Mantan Duta Besar karier John Bass mengatakan kondisi tersebut bisa menjadi kesalahan besar dalam sejarah diplomasi Amerika Serikat.
“Saya pikir para sejarawan akan melihat kembali periode ini sebagai salah satu kesalahan besar yang tidak perlu yang dilakukan Amerika Serikat terhadap dirinya sendiri,” kata Bass kepada CNN.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott membantah tudingan bahwa lembaganya sedang dilemahkan. Menurutnya, reorganisasi dilakukan untuk mengurangi birokrasi yang dianggap tidak efisien dan mempercepat pengambilan keputusan diplomatik.
Pigott juga menegaskan kemampuan pemerintah AS dalam merespons krisis internasional tetap berjalan optimal meski jumlah diplomat senior berkurang.
Biro Energi Dibubarkan di Tengah Konflik Iran
Salah satu unit yang terkena dampak reorganisasi ialah Biro Sumber Daya Energi. Seluruh staf di kantor tersebut disebut diberhentikan, termasuk tim yang sebelumnya fokus mengawasi keamanan energi global dan kebijakan terhadap Iran.
Mantan Direktur Kantor Diplomasi Energi Timur Tengah dan Asia, Erik Holmgren, menyebut biro tersebut memiliki peran penting dalam menghambat ekspor minyak Iran serta menjaga stabilitas jalur energi dunia, termasuk Selat Hormuz.
Menurut Holmgren, timnya selama ini juga membantu diversifikasi energi Irak agar tidak terlalu bergantung pada Iran. Selain itu, mereka terlibat dalam berbagai proyek kerja sama energi bernilai miliaran dolar bersama perusahaan asal Amerika Serikat.
Meski demikian, Departemen Luar Negeri menyatakan fungsi biro tersebut kini telah dipindahkan ke unit lain agar koordinasi lebih sederhana dan efektif.
Di sisi lain, sejumlah mantan pejabat khawatir sistem evaluasi baru yang menekankan unsur “kesetiaan” terhadap kebijakan pemerintah dapat membuat banyak diplomat profesional kehilangan kesempatan promosi. Mereka menilai situasi itu berpotensi menciptakan budaya ketakutan di lingkungan diplomasi Amerika Serikat.
