JAKARTA, Teritorial.com – Penguasaan wilayah Gaza oleh Israel masih menjadi persoalan utama meski gencatan senjata telah berlangsung selama satu tahun. Berdasarkan laporan Reuters pada 6 Oktober 2026, militer Israel mengendalikan sekitar dua pertiga wilayah Jalur Gaza. Kondisi ini membuat ruang hidup warga Palestina semakin terbatas di tengah krisis kemanusiaan yang belum berakhir.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 semula diharapkan menjadi langkah awal untuk menghentikan perang dan memulihkan kehidupan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Serangan militer masih terjadi, sementara rencana penarikan pasukan dan pembangunan kembali Gaza menghadapi berbagai hambatan.
Situasi ini menunjukkan bahwa berakhirnya perang berskala besar belum tentu menjamin keamanan dan pemulihan bagi warga sipil Palestina.
Israel Kuasai Sebagian Besar Wilayah Gaza
Perluasan kendali militer Israel menjadi salah satu perkembangan penting selama masa gencatan senjata. Reuters melaporkan, pada tahap awal kesepakatan, pasukan Israel ditempatkan di wilayah yang mencakup sekitar 53 persen dari Jalur Gaza. Seiring waktu, kendali efektif tersebut meluas hingga sekitar dua pertiga wilayah.
Perubahan ini berkaitan dengan pergeseran garis kuning atau Yellow Line, yakni batas penempatan pasukan Israel berdasarkan pengaturan awal gencatan senjata. Pergeseran garis tersebut mempersempit wilayah yang dapat diakses masyarakat Palestina.
Akibatnya, sekitar dua juta penduduk Gaza menghadapi keterbatasan ruang untuk tinggal dan menjalani aktivitas sehari-hari. Sebagian warga terpaksa bertahan di kawasan pesisir, termasuk di tenda pengungsian dan bangunan yang rusak akibat perang.
Sementara itu, laporan Anadolu Agency pada Mei 2026 menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa pasukannya telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan menyatakan rencana memperluas kendali hingga 70 persen.
Perbedaan angka tersebut mencerminkan perkembangan klaim dan laporan mengenai penguasaan wilayah pada waktu yang berbeda. Karena itu, angka 63 persen dalam sejumlah pemberitaan perlu dipahami sesuai sumber dan periode pendataannya.
Gencatan Senjata Belum Menghentikan Serangan
Meski intensitas pertempuran berskala besar menurun, kekerasan di Gaza belum sepenuhnya berhenti. Reuters melaporkan bahwa Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 1.400 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025.
Israel menyatakan serangan yang dilakukannya menyasar Hamas, yang dituduh berupaya melancarkan serangan dan mempersenjatai kembali kelompoknya. Hamas membantah tuduhan tersebut.
Di sisi lain, perluasan wilayah yang dikendalikan militer Israel turut meningkatkan risiko bagi warga sipil. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) sebelumnya memperingatkan bahwa pergeseran garis kontrol dapat memperburuk keselamatan penduduk dan menghambat kegiatan kemanusiaan.
Dalam laporan yang diterbitkan ANTARA pada Juli 2026, badan-badan kemanusiaan PBB juga menyoroti terbatasnya akses warga terhadap layanan dasar. Sejumlah warga dilaporkan tewas dalam insiden di dekat wilayah penempatan pasukan Israel.
Krisis Kemanusiaan Gaza Masih Berlanjut
Selain menghadapi ancaman keamanan, masyarakat Gaza masih bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur membuat banyak keluarga kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak.
Reuters mengutip pemantau kelaparan global, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), yang melaporkan bahwa lebih dari 1,2 juta orang di Gaza masih menghadapi kelaparan akut.
Jumlah pasokan bantuan yang masuk juga menjadi persoalan. Menurut data yang dikutip Reuters dari laporan IPC, rata-rata 227 truk yang membawa pasokan kemanusiaan dan komersial memasuki Gaza setiap hari sejak gencatan senjata hingga akhir Mei 2026. Angka tersebut masih jauh di bawah ketentuan minimal 600 truk per hari dalam rencana Gaza.
Namun, Israel menyatakan sekitar 600 truk bantuan kemanusiaan dan barang komersial memasuki wilayah tersebut setiap hari. Perbedaan angka ini menunjukkan adanya perbedaan klaim mengenai jumlah pasokan yang masuk ke Gaza.
Di tengah situasi tersebut, kebutuhan warga tidak terbatas pada makanan. Mereka juga memerlukan tempat tinggal, layanan kesehatan, air bersih, dan sarana pendukung kehidupan lainnya. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, proses pemulihan akan sulit berjalan secara optimal.
Rencana Pemulihan Gaza Masih Menghadapi Hambatan
Kesepakatan gencatan senjata mencakup sejumlah tahapan lanjutan, mulai dari penarikan pasukan Israel hingga pembentukan pemerintahan Palestina dan pelaksanaan rekonstruksi. Akan tetapi, berbagai agenda tersebut belum menunjukkan kemajuan yang memadai.
Reuters melaporkan bahwa rencana pembangunan kembali Gaza senilai 2,45 miliar dolar AS telah diumumkan pada September 2026. Meski demikian, nilainya masih jauh dari perkiraan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi yang mencapai 71,4 miliar dolar AS selama satu dekade.
Selain persoalan pendanaan, penarikan pasukan dan pelaksanaan rencana perlucutan senjata Hamas juga masih menemui jalan buntu. Israel menyatakan tidak akan menarik pasukan lebih lanjut sebelum Hamas sepenuhnya melucuti senjata, sedangkan proses pembentukan pasukan stabilisasi internasional belum terlaksana secara menyeluruh.
Dengan demikian, satu tahun gencatan senjata belum membawa Gaza menuju kondisi normal. Penguasaan wilayah, ancaman keamanan, keterbatasan bantuan, dan lambatnya rekonstruksi masih menjadi tantangan besar.
Ke depan, perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, dan pelaksanaan kesepakatan secara konsisten akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah gencatan senjata dapat berkembang menjadi perdamaian yang berkelanjutan
Kontributor – Alya Khoirunisa adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Aktif di komunitas Photosspeak dan Aksalaya, Ia memiliki ketertarikan pada dunia jurnalistik, fotografi, dan produksi konten.
