Jakarta, TERITORIAL.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mempertanyakan langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengusulkan perubahan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Ia menilai upaya perbaikan yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia perlu turut diperhitungkan dalam penilaian tersebut.
Pernyataan Said muncul setelah pengumuman MSCI memicu tekanan besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada Jumat (16/10/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 11,57 persen. Sejumlah saham berkapitalisasi besar juga mengalami tekanan jual.
Dalam keterangan tertulis pada Minggu (18/10/2026), Said mengatakan masukan MSCI tetap perlu diterima sebagai bahan evaluasi. Namun, ia mempertanyakan apakah langkah lembaga penyedia indeks global tersebut benar-benar diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pasar saham Indonesia.
Menurut Said, MSCI juga perlu terbuka terhadap kritik. Ia menilai hubungan antara lembaga penyedia indeks dan otoritas pasar modal seharusnya dibangun melalui komunikasi serta evaluasi dua arah.
Said menyoroti langkah Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disebutnya telah berupaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi MSCI.
Salah satu langkah yang disorot adalah peningkatan ketentuan saham beredar di publik atau free float. Said menyebut OJK menerapkan skema berjenjang sebesar 15 persen, 20 persen, dan 25 persen berdasarkan nilai kapitalisasi pasar. Ia juga menyinggung sanksi yang telah dijatuhkan kepada sejumlah pelaku pasar.
Meski demikian, Said mempertanyakan mengapa berbagai upaya tersebut dinilainya belum mendapat pengakuan yang memadai dari MSCI.
Akui masih ada persoalan transparansi dan pengawasan
Di sisi lain, Said tidak menampik bahwa pasar modal Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan. Ia menyoroti dugaan praktik pengaturan harga saham serta keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham yang dinilainya masih perlu diperbaiki.
Menurut dia, KSEI dan OJK perlu meningkatkan perincian data investor sekaligus memperluas akses informasi mengenai kepemilikan saham. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar investor dapat memahami struktur kepemilikan dan risiko sebelum mengambil keputusan investasi.
Said memahami bahwa MSCI sebagai penyedia indeks yang digunakan investor global membutuhkan data kepemilikan saham yang akurat. Namun, ia menilai kemajuan yang telah dilakukan Indonesia juga semestinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam menilai kondisi pasar modal.
MSCI sebelumnya menyatakan masih menemukan persoalan terkait transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta efektivitas penegakan aturan. Lembaga tersebut menilai pengumuman reformasi saja belum cukup tanpa bukti penerapan yang konsisten dan dampak nyata terhadap tata kelola pasar.
Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi Indonesia menjadi Standalone Market. Artinya, perubahan status tersebut belum menjadi keputusan final. MSCI membuka kesempatan bagi pelaku pasar untuk menyampaikan masukan hingga 30 April 2027 dan menjadwalkan keputusan akhir paling lambat 30 Juni 2027.
Bandingkan dengan penilaian FTSE Russell
Said juga membandingkan langkah MSCI dengan FTSE Russell, penyedia indeks global lainnya. Ia menyoroti Indonesia yang masih berada dalam kelompok Secondary Emerging Market menurut klasifikasi FTSE Russell.
Menurut Said, perbedaan penilaian tersebut menjadi alasan bagi otoritas pasar modal untuk terus berkomunikasi dengan lembaga penyedia indeks internasional. Ia mempertanyakan mengapa upaya pembenahan pasar modal Indonesia dinilai berbeda oleh kedua lembaga tersebut.
Namun, klasifikasi FTSE Russell dan MSCI tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung karena keduanya menggunakan metodologi dan penilaian masing-masing. FTSE Russell pada Oktober 2026 mempertahankan Indonesia dalam kategori Secondary Emerging Market sembari melanjutkan evaluasi terhadap perkembangan reformasi pasar modal.
Said menegaskan dirinya tidak menolak kritik MSCI. Ia berharap masukan tersebut benar-benar ditujukan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia.
Soroti investor asing yang membeli saham saat IHSG jatuh
Said turut menyoroti transaksi investor asing ketika pasar saham Indonesia mengalami tekanan tajam pada 16 Oktober 2026. Ia menyebut investor asing melakukan pembelian saham hingga Rp9,18 triliun saat IHSG anjlok.
Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan karena di tengah kekhawatiran terhadap pasar saham Indonesia, terdapat investor yang justru memanfaatkan penurunan harga untuk membeli saham.
Meski demikian, Said menegaskan tidak menuduh MSCI sengaja menjatuhkan IHSG atau bersekongkol dengan investor tertentu. Ia hanya mengingatkan bahwa kebijakan yang memicu gejolak pasar dapat memberikan keuntungan bagi sebagian pelaku investasi, termasuk hedge fund.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Said. Angka pembelian saham asing juga perlu dibedakan dari nilai pembelian bersih atau net buy, yang memperhitungkan transaksi jual investor asing pada periode yang sama.
Said menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya memperbaiki pasar modal tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Ia mengibaratkan pembenahan pasar saham seperti mencari jarum di tengah sawah yang padinya menguning: persoalan harus ditemukan dan diperbaiki, tetapi prosesnya jangan sampai merusak hal-hal yang sudah tumbuh dengan baik.
