Jakarta, TERITORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada Rabu (28/10/2026). Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral Indonesia-Singapura, termasuk upaya mengatasi kabut asap lintas batas yang kembali menjadi perhatian kedua negara.
Dalam keterangannya yang dimuat di situs resmi Kementerian Luar Negeri Singapura pada Rabu (28/10/2026), Vivian menegaskan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam merupakan negara tetangga yang memiliki hubungan saling bergantung dengan Singapura.
Menurut Vivian, kedekatan geografis dan hubungan yang erat membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara menghadapi sejumlah tantangan bersama. Selain kabut asap, pandemi juga menjadi contoh persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas negara.
“Ini juga berarti kita akan menghadapi ancaman dan tantangan bersama. Kabut asap adalah salah satu contohnya. Pandemi adalah contoh lainnya,” kata Vivian.
Ia mengakui, persoalan lintas batas seperti kabut asap dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat. Meski demikian, perbedaan tersebut seharusnya tidak menghambat upaya mencari solusi bersama.
Vivian menekankan pentingnya komunikasi langsung yang terbuka, jujur, dan konstruktif agar setiap persoalan dapat dibahas secara baik tanpa memperburuk hubungan bilateral.
Menurut dia, negara-negara terkait perlu mengutamakan dialog dan mencari pendekatan bersama, terutama ketika persoalan yang muncul berdampak langsung terhadap masyarakat.
Singapura Minta Penanganan Kabut Asap Lebih Serius
Vivian juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan agar kabut asap lintas batas tidak terus berulang. Ia menilai negara-negara di kawasan perlu mengidentifikasi sumber masalah sekaligus memperkuat upaya untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mengingatkan bahwa persoalan kabut asap di Asia Tenggara telah berlangsung selama hampir tiga dekade. Karena itu, penanganannya membutuhkan langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan.
“Dalam hal ini, kita perlu mencegah, mengidentifikasi, dan memastikan bahwa kemungkinan terulangnya peristiwa serupa dapat ditekan semaksimal mungkin. Seperti yang saya katakan, dalam kasus kabut asap, tiga dekade adalah waktu yang terlalu lama,” ujarnya.
Vivian menambahkan, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam hubungan antarnegara. Namun, setiap pihak perlu tetap tenang dan berfokus pada penyelesaian masalah.
Ia menyatakan Singapura akan terus mengedepankan kesiapan, pendekatan konstruktif, dan keyakinan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi melalui kerja sama.
Prabowo dan PM Lawrence Wong Sudah Berkomunikasi
Lebih lanjut, Vivian mengungkapkan bahwa komunikasi mengenai persoalan bilateral juga telah berlangsung di tingkat tertinggi, yakni antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
Menurut Vivian, komunikasi tersebut menunjukkan adanya komitmen politik dari kedua negara untuk menangani berbagai tantangan bersama, termasuk persoalan kabut asap lintas batas.
Meski tidak merinci isi pembicaraan kedua pemimpin, ia menegaskan bahwa komitmen tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan rencana yang telah disepakati.
“Saya tidak bisa membahas detailnya. Namun, saya ingin memastikan bahwa komunikasi telah dilakukan di tingkat tertinggi antara Perdana Menteri saya dan Presiden Prabowo. Hal ini menunjukkan komitmen politik kedua belah pihak untuk melakukan apa yang diperlukan,” kata Vivian.
Ia menambahkan, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh rencana dapat dijalankan sehingga menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik.
Indonesia-Singapura Sepakat Bentuk Gugus Tugas Bersama
Upaya mengatasi kabut asap lintas batas juga dibahas dalam pertemuan Vivian dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir pada Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Singapura, kedua menteri sepakat membentuk Joint Task Force atau gugus tugas bersama untuk memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi penanganan kabut asap.
Gugus tugas tersebut juga akan didukung saluran komunikasi langsung atau hotline antarkementerian luar negeri agar koordinasi kedua negara tetap berjalan ketika muncul persoalan.
Vivian menjelaskan, kerja sama ini diperlukan untuk membantu otoritas masing-masing negara bertukar informasi, memperkuat penegakan aturan, serta mencegah perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan mengulangi pelanggaran.
Ia juga menegaskan bahwa Singapura siap menggunakan instrumen hukum dan regulasi yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan yang terbukti terlibat.
Di sisi lain, Vivian mengakui bahwa masyarakat Indonesia juga menjadi pihak yang paling awal dan langsung terdampak kebakaran hutan dan lahan, terutama warga di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Karena itu, menurut dia, penanganan kabut asap bukan semata-mata persoalan hubungan diplomatik, melainkan juga menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat di kedua negara.
Kerja sama bilateral tersebut sejalan dengan upaya regional ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, perjanjian yang bertujuan mencegah dan memantau pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan melalui upaya nasional serta kerja sama regional.
Dengan adanya gugus tugas bersama dan komunikasi langsung antarpemerintah, Indonesia dan Singapura diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menangani sumber kebakaran, mencegah kejadian serupa, serta memastikan komitmen kedua negara diwujudkan dalam tindakan nyata.
