Jakarta, TERITORIAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah pejabat negara lainnya.
Kunjungan para mantan Kapolri ini menjadi perhatian karena berlangsung ketika Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Meski waktunya berdekatan dengan perkembangan perkara tersebut, belum ada pernyataan resmi yang menyebut pertemuan di Hambalang secara khusus membahas kasus penyadapan.
Melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Minggu, Sekretariat Negara menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi antara Presiden dengan para mantan pemimpin Polri dari berbagai periode.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo dan para mantan Kapolri juga disebut saling bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan serta berbagi pengalaman lintas generasi kepemimpinan.
Daftar 10 Mantan Kapolri yang Hadir
Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara, sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah:
- Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi.
- Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo.
- Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro.
- Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar.
- Jenderal Pol (Purn) Sutanto.
- Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
- Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo.
- Jenderal Pol (Purn) Sutarman.
- Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti.
- Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Dari rekaman yang beredar, Prabowo terlihat menyambut para tamu satu per satu sebelum mereka memasuki ruang pertemuan.
Suasana pertemuan juga tampak berlangsung akrab. Prabowo beberapa kali berbincang dan menanyakan kabar para mantan Kapolri yang hadir.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut mendampingi Presiden saat menyambut para pendahulunya. Dalam kesempatan itu, Suyudi menyebut kehadiran mereka sebagai pertemuan bersama para Kapolri dari masa ke masa.
Selain sepuluh mantan Kapolri dan Kapolri aktif, Presiden didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Tito Karnavian, Mantan Kapolri yang Kini Menjabat Mendagri
Salah satu tokoh yang menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tito merupakan mantan Kapolri yang menjabat pada Juli 2016 hingga Oktober 2019. Setelah mengakhiri masa tugasnya sebagai orang nomor satu di kepolisian, ia dipercaya masuk kabinet sebagai Menteri Dalam Negeri.
Pengalaman Tito di kepolisian membuatnya memiliki latar belakang langsung dalam pengelolaan keamanan dan penegakan hukum. Kini, sebagai Mendagri, ia berada di lingkungan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab berbeda.
Kehadirannya bersama sembilan mantan Kapolri lainnya mempertemukan para tokoh yang pernah memimpin Polri dengan pimpinan kepolisian saat ini.
Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai materi pembicaraan, keputusan yang dihasilkan, ataupun tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
Berlangsung di Tengah Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri berlangsung ketika kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh publik masih menjadi perhatian.
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap informasi elektronik, serta penghapusan data hasil penyadapan.
Pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka pertama, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 5 November 2026. Penyidik kembali menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Dengan demikian, hingga 9 November 2026, terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Polri.
Salah satu persoalan yang turut diusut adalah dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Tiga tersangka telah menjalani penahanan. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena dikabarkan masih menjalani pemulihan akibat sakit pascastroke.
Polri Dalami Dugaan Makar, DPR Jadwalkan Rapat dengan Kapolri
Penanganan perkara ini juga berkembang ke persoalan lain. Polri menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan tersebut.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengatakan penyidik masih menelusuri dugaan tersebut. Meski demikian, dugaan makar masih dalam tahap pendalaman dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum.
Di sisi lain, Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa rapat tersebut akan membahas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden, termasuk upaya mengungkap pihak yang memerintahkan tindakan tersebut serta motif di baliknya.
Perkembangan ini membuat penanganan perkara menjadi perhatian publik, terutama menyangkut perlindungan komunikasi pejabat negara, penggunaan kewenangan aparat, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam kegiatan penyadapan.
Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Isi Pertemuan Prabowo dan Mantan Kapolri Masih Menjadi Tanda Tanya
Pertemuan Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang menimbulkan perhatian tersendiri karena berlangsung di tengah persoalan serius yang sedang dihadapi institusi kepolisian.
Kehadiran Kapolri aktif, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan sejumlah pejabat negara juga memperlihatkan pertemuan tersebut melibatkan tokoh-tokoh penting di bidang keamanan dan pemerintahan.
Namun, waktu pelaksanaan dan komposisi peserta tidak cukup untuk memastikan adanya kaitan langsung dengan perkara penyadapan.
Hingga berita ini ditulis, keterangan resmi pemerintah masih menempatkan pertemuan tersebut sebagai silaturahmi dan forum pertukaran pandangan.
Belum ada penjelasan terperinci apakah pembicaraan turut menyinggung persoalan internal Polri, situasi keamanan nasional, atau perkembangan kasus penyadapan yang tengah ditangani Bareskrim.
Karena itu, tujuan dan substansi lebih lanjut dari pertemuan di Hambalang tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari Presiden maupun pihak Istana.
