JAKARTA – Pemerintah berencana menghidupkan kembali sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027/2028. Siswa nantinya kembali mengenal pembagian jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa setelah sistem tersebut dihapus dalam penerapan Kurikulum Merdeka.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, kebijakan ini bertujuan memperkuat pengetahuan dasar siswa agar lebih siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Menurut Mu’ti, salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah kemampuan dasar mahasiswa baru yang dinilai belum memenuhi harapan. Karena itu, penguatan materi pembelajaran sejak SMA dianggap penting agar siswa memiliki bekal akademik sesuai bidang studi yang ingin ditempuh.
“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan,” kata Mu’ti di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Ia menyebutkan, jurusan yang akan kembali dibuka setidaknya mencakup IPA, IPS, dan Bahasa. Meski demikian, pemerintah masih mempertimbangkan sejumlah penyesuaian agar sistem penjurusan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan saat ini.
Lantas, mengapa pemerintah memutuskan mengembalikan sistem penjurusan? Apa saja persoalan yang muncul selama penerapan Kurikulum Merdeka dan bagaimana evaluasi terhadap kebijakan tersebut?
Sistem penjurusan dihapus, siswa bebas memilih mata pelajaran
Penghapusan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa merupakan salah satu perubahan dalam penerapan Kurikulum Merdeka pada jenjang SMA.
Dalam sistem sebelumnya, siswa umumnya harus menentukan jurusan ketika memasuki kelas XI. Pilihan tersebut kemudian menentukan kelompok mata pelajaran yang lebih banyak mereka pelajari hingga kelas XII.
Namun, melalui Kurikulum Merdeka, pola tersebut diubah. Siswa kelas XI dan XII diberikan keleluasaan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, kemampuan, serta rencana pendidikan atau karier setelah lulus.
Berdasarkan panduan struktur Kurikulum Merdeka, pembelajaran di kelas XI dan XII dibagi menjadi dua kelompok, yakni mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Sekolah juga memiliki kewajiban menyediakan sejumlah mata pelajaran pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pendekatan ini, siswa tidak harus mengikuti satu paket pelajaran berdasarkan jurusan tertentu.
Sebagai contoh, siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke bidang teknik dapat memilih Matematika Tingkat Lanjut dan Fisika sebagai mata pelajaran pendukung. Sementara itu, siswa yang bercita-cita menjadi dokter dapat lebih memprioritaskan Biologi dan Kimia.
Sistem tersebut dirancang agar siswa memiliki kesempatan menyusun pengalaman belajar sesuai kebutuhan masing-masing, tanpa harus mengambil seluruh mata pelajaran dalam satu kelompok jurusan.
Akan tetapi, penerapannya di sekolah ternyata tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Kesiapan sekolah dan pilihan mata pelajaran menjadi persoalan
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai, sistem pemilihan mata pelajaran berdasarkan minat dan kebutuhan siswa sebenarnya merupakan konsep yang baik.
Menurut dia, pendekatan tersebut memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan bidang pembelajaran yang relevan dengan rencana masa depan mereka.
Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala, terutama karena kesiapan sekolah dalam menyediakan pilihan mata pelajaran belum merata.
Salah satu persoalannya adalah ketersediaan guru dan fasilitas pendukung. Tidak semua sekolah memiliki tenaga pendidik maupun sarana yang cukup untuk mengakomodasi berbagai kombinasi mata pelajaran yang dipilih siswa.
Selain itu, kebebasan memilih mata pelajaran juga belum tentu diikuti kemampuan siswa dalam menentukan pilihan secara tepat.
Totok menyoroti kecenderungan sebagian siswa memilih pelajaran berdasarkan tingkat kesulitan, bukan mempertimbangkan pengetahuan yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendukung pendidikan lanjutan.
“Anak didik memilih mapel berdasarkan ‘gampang’-nya, bukan esensi keilmuan untuk mendukung karir sesuai cita-cita mereka,” kata Totok kepada Kompas.com, Jumat (6/11/2026).
Kondisi tersebut berpotensi membuat pilihan mata pelajaran siswa tidak sesuai dengan bidang studi yang ingin mereka ambil di perguruan tinggi.
Persoalan lainnya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dasar. Totok menilai, sebagian lulusan SMA berisiko tidak memiliki fondasi akademik yang cukup, terutama dalam bidang matematika dan sains, apabila mata pelajaran pendukung tidak dipelajari secara memadai.
Hal ini menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum mengembalikan sistem penjurusan.
Sebab, perubahan kebijakan tidak cukup hanya dengan menghidupkan kembali pembagian IPA, IPS, dan Bahasa. Pemerintah juga perlu memastikan sistem baru mampu menjawab persoalan yang sebelumnya muncul dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
Pengamat ingatkan pemerintah tidak sekadar kembali ke sistem lama
Meski mengakui adanya kendala dalam penerapan sistem tanpa penjurusan, Totok mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya untuk mengganti kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Menurut dia, perubahan kurikulum harus didasarkan pada kajian akademik dan evaluasi yang jelas. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem yang baru benar-benar lebih baik dibandingkan pendekatan sebelumnya.
Ia menilai, pengembalian penjurusan tidak seharusnya dilakukan hanya karena sistem lama dianggap lebih mudah diterapkan.
“Kebijakan yang mengembalikan sistem penjurusan sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jangan melakukannya hanya demi menghapus legasi menteri sebelumnya atau nostalgia ke sistem lama yang dianggap lebih pragmatis,” ujarnya.
Totok juga menyoroti perubahan kebijakan pendidikan yang kerap terjadi ketika terjadi pergantian kepemimpinan di kementerian.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat memperkuat anggapan bahwa pergantian menteri selalu diikuti perubahan peraturan dan arah kebijakan pendidikan.
Padahal, perubahan yang terlalu sering dapat mengganggu proses pembelajaran karena sekolah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.
Kepala sekolah dan guru, misalnya, harus kembali mempelajari ketentuan baru, mengikuti pelatihan, menyesuaikan administrasi, hingga mengatur ulang pembagian jam mengajar.
Beban penyesuaian tersebut berpotensi menguras energi tenaga pendidik. Waktu yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran justru tersita untuk memenuhi kebutuhan administratif akibat perubahan kebijakan.
Dampaknya juga dapat dirasakan siswa dan orangtua. Mereka harus kembali menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran serta persyaratan akademik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Selain itu, perubahan kurikulum dalam waktu singkat menyulitkan peneliti mengukur dampak suatu kebijakan secara jangka panjang atau longitudinal effect.
Padahal, evaluasi jangka panjang diperlukan untuk mengetahui apakah suatu kurikulum benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan dan sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah melalui APBN maupun APBD.
“Kualitas pembelajaran tidak diukur dari seberapa cepat kurikulum berganti, melainkan dari kedalaman proses,” kata Totok yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Media Digital Emtek Jakarta.
Ia menilai, kurikulum yang terus berubah dalam rentang tiga hingga lima tahun membuat dampak kebijakan sulit diukur secara menyeluruh.
Karena itu, kesinambungan kebijakan pendidikan perlu dijaga agar pelaksanaannya tidak selalu bergantung pada pergantian menteri maupun pemerintahan.
Komisi X DPR minta pemerintah buka hasil evaluasi Kurikulum Merdeka
Rencana pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa juga mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya belum membahas secara khusus rencana tersebut bersama pemerintah.
Meski demikian, ia menilai setiap perubahan kebijakan pendidikan perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk dengan melihat hasil evaluasi terhadap sistem yang telah diterapkan sebelumnya.
Menurut Lalu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan, tujuan, dan dasar pertimbangan akademik yang melatarbelakangi keputusan mengembalikan penjurusan.
Evaluasi tersebut, kata dia, setidaknya harus mencakup beberapa aspek penting, mulai dari penguasaan kompetensi dasar siswa, kemampuan literasi dan numerasi, hingga pemahaman terhadap bidang sains, sosial, dan bahasa.
Pemerintah juga perlu melihat sejauh mana kompetensi lulusan SMA sudah sesuai dengan kebutuhan program studi di perguruan tinggi.
Dengan begitu, keputusan mengembalikan penjurusan tidak hanya didasarkan pada anggapan bahwa sistem sebelumnya kurang efektif, tetapi benar-benar didukung data dan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penguatan penjurusan diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan akademik siswa, tentu langkah tersebut patut didukung,” kata Lalu Hadrian Irfani kepada Kompas.com, Sabtu (7/11/2026).
Ia menegaskan, perubahan kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Komisi X DPR, lanjutnya, akan mencermati rencana tersebut melalui fungsi pengawasan. Namun, sebelum kebijakan diterapkan, pemerintah diharapkan memaparkan hasil evaluasi Kurikulum Merdeka, alasan mendesak pengembalian penjurusan, serta rancangan sistem yang akan digunakan.
Kesiapan sekolah dan tenaga pendidik juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar perubahan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Pemerintah masih siapkan penyesuaian sistem penjurusan
Di sisi lain, pemerintah menyatakan sistem penjurusan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2027/2028 tidak harus sepenuhnya sama dengan pola lama.
Abdul Mu’ti membuka kemungkinan adanya modifikasi terhadap pembagian jurusan agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan tinggi.
Pemerintah juga mulai mengarahkan pilihan akademik siswa melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA). Tes tersebut mencakup mata pelajaran wajib dan pilihan yang dapat menjadi gambaran kemampuan serta minat siswa dalam menentukan pendidikan lanjutan.
Hasil TKA juga mulai dimanfaatkan sebagai salah satu komponen dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur non-tes.
Meski demikian, rincian teknis mengenai mekanisme penjurusan yang akan berlaku pada 2027/2028 masih perlu ditunggu, termasuk ketentuan pemilihan jurusan, mata pelajaran yang akan dipelajari, serta kesiapan sekolah dalam menerapkannya.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan sekadar mengembalikan sistem IPA, IPS, dan Bahasa, melainkan memastikan kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa mengabaikan kebutuhan dan potensi setiap siswa.
Evaluasi yang terbuka, persiapan tenaga pendidik, serta konsistensi kebijakan menjadi faktor penting agar perubahan sistem pendidikan tidak kembali membebani sekolah dan peserta didik.
