Jakarta, TERITORIAL.COM – Dua perwira tinggi Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keduanya dijatuhi sanksi melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam waktu berbeda. Ahrie lebih dahulu menerima putusan PTDH pada Selasa (10/11/2026), sedangkan Eko menyusul setelah menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Meski telah dijatuhi hukuman pemecatan, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Upaya tersebut nantinya akan diproses melalui sidang komisi banding Polri.
Sementara itu, Eko dinyatakan melakukan perbuatan tercela oleh majelis KKEP. Selain sanksi etik tersebut, dia juga dijatuhi hukuman administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan putusan tersebut setelah sidang etik Eko selesai digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
“Yang kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo, Selasa (17/11/2026).
Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan
Setelah Ahrie dan Eko, perhatian kini tertuju pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Polri memastikan sidang KKEP terhadap Listyo akan digelar pekan depan. Namun, tanggal pasti pelaksanaannya belum diumumkan kepada publik.
Kepastian itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026).
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujar Isir.
Dia mengatakan informasi mengenai hari pelaksanaan sidang akan disampaikan kemudian. Polri juga belum mengungkap siapa saja yang akan menjadi ketua dan anggota majelis KKEP untuk memeriksa Listyo.
Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa pembentukan majelis sidang akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Secara khusus, Pasal 42 mengatur susunan organisasi KKEP yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua juga merangkap sebagai anggota komisi.
Adapun anggota majelis dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Menurut Trunoyudo, penentuan susunan majelis untuk sidang Listyo akan disampaikan lebih lanjut sesuai mekanisme dalam peraturan tersebut.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menyeret empat perwira tinggi Polri. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan dugaan praktik tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Dalam keterangannya kepada Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Suyudi menyebut dugaan perintah penyadapan berasal dari Listyo. Perintah tersebut kemudian diduga diteruskan melalui Slamet kepada sejumlah pihak, termasuk Eko dan Ahrie.
Penyadapan diduga dilakukan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur dan permohonan resmi dari penyidik.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan catatan aktivitas atau log pada sistem tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Tiga Tersangka Ditahan, Slamet Masih Jalani Perawatan
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam perawatan medis. Polri menyatakan proses pemeriksaan etik terhadap Slamet juga belum dapat dipaksakan selama kondisi kesehatannya belum memungkinkan.
Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir mengatakan pihaknya tetap menghormati hak dan kondisi kesehatan Slamet.
Dengan demikian, proses pemeriksaan etik terhadap empat tersangka masih berlangsung secara bertahap. Dua di antaranya telah dijatuhi sanksi PTDH, sedangkan Listyo dijadwalkan menjalani sidang pekan depan dan Slamet masih menunggu kondisi kesehatannya.
Polri Juga Usut Dugaan Makar
Di tengah penyidikan kasus penyadapan, Polri juga mengembangkan perkara lain terkait dugaan tindak pidana makar.
Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya menyampaikan bahwa perkara dugaan makar tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Hingga Selasa (17/11/2026), Suyudi menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar.
Polri menyatakan penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap fakta dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

